Dailykaltim.co, Penajam – Perubahan kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu pertimbangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengevaluasi kelayakan penerima bantuan sosial. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah penerima yang diduga tidak lagi memenuhi persyaratan, termasuk setelah menikah dengan pasangan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tetap diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, status penerima bantuan tidak serta-merta bersifat tetap apabila terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Kami terus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujar Ainie.
Ia menjelaskan, pada semester pertama 2026, petugas menemukan beberapa kondisi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Salah satunya adalah informasi mengenai penerima bantuan yang telah menikah dengan seseorang dari keluarga yang secara ekonomi dinilai lebih mampu.
“Ada penerima yang berdasarkan informasi telah menikah dengan seseorang yang memiliki kondisi ekonomi lebih mampu,” jelasnya.
Namun, Ainie menegaskan persoalan tersebut masih diperiksa. Dinsos PPU belum langsung mengambil keputusan menghentikan bantuan hanya berdasarkan informasi awal. Petugas masih perlu mengumpulkan bukti pendukung dan mencocokkan kondisi penerima dengan ketentuan program.
“Kasus seperti ini masih kami dalami dan kumpulkan data pendukungnya sebelum menentukan apakah bantuan yang bersangkutan perlu dihentikan,” katanya.
Selain perubahan kondisi akibat pernikahan, Dinsos PPU turut memperhatikan kemungkinan meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga setelah salah satu anggota memiliki penghasilan tetap.
Ainie mencontohkan kondisi ketika penerima bantuan menikah dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), atau aparatur sipil negara (ASN).
“Misalnya, seseorang menikah dengan anggota TNI, Polri, atau ASN,” ungkapnya.
Meski demikian, hubungan keluarga dengan aparatur negara tidak secara otomatis berarti seseorang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial. Ainie menyatakan setiap kondisi harus diperiksa berdasarkan data dan persyaratan yang berlaku, termasuk untuk memastikan keadaan ekonomi keluarga yang sebenarnya.
“Namun, semuanya tetap harus diperiksa berdasarkan data dan persyaratan yang berlaku,” tegasnya.
Dinsos PPU juga melakukan pembaruan apabila terdapat penerima bantuan yang meninggal dunia. Pemeriksaan dilakukan terhadap anggota keluarga yang masih ada untuk menentukan penyesuaian bantuan sesuai ketentuan.
“Ada pula penerima bantuan yang meninggal dunia sehingga data penerimanya harus diperbarui,” terangnya.
Ainie belum menyampaikan jumlah penerima yang sedang dievaluasi, berapa kasus yang telah diputuskan, maupun jumlah bantuan yang dihentikan setelah verifikasi. Menurutnya, evaluasi dilakukan bukan untuk mengurangi bantuan secara sembarangan, melainkan menjaga ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
“Prinsipnya, bantuan sosial harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.