Dailykaltim.co, Penajam – Penurunan dana transfer yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam dua tahun terakhir turut mempersempit ruang pembiayaan pembangunan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyebut kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat membuat perubahan alokasi dana sangat berpengaruh terhadap kondisi fiskal kabupaten.
Menurutnya, penurunan pendapatan harus dihadapi dengan pengaturan belanja yang lebih selektif karena pemerintah daerah tetap mempunyai sejumlah kewajiban yang tidak dapat diabaikan.
“Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan, terutama infrastruktur, juga mengalami penurunan,” ujar Muhajir.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah daerah membagi anggaran yang tersedia untuk berbagai kebutuhan. Belanja pegawai dan belanja barang serta jasa yang bersifat wajib tetap perlu dipenuhi, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur juga tidak dapat dikesampingkan.
“Kondisi fiskal sekarang memang cukup berat. Dengan ruang anggaran yang terbatas, kita harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan,” jelasnya.
Muhajir mengatakan pemerintah kabupaten harus mempertimbangkan seluruh kebutuhan tersebut agar penyusunan belanja tidak hanya berorientasi pada satu bidang. Menurutnya, pengaturan anggaran harus memperhatikan proporsi dan manfaat yang dapat diterima masyarakat.
“Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang sifatnya wajib, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang juga tetap harus dipenuhi,” katanya.
Kondisi tersebut membuat proses penentuan prioritas belanja menjadi semakin penting, terutama ketika kemampuan keuangan tidak cukup luas untuk membiayai seluruh kebutuhan secara bersamaan.
Muhajir menilai pemerintah daerah harus menyeleksi kegiatan berdasarkan urgensi dan dampaknya agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Semuanya harus diatur secara proporsional dan berkeadilan. Karena itu, kami berupaya merumuskan alokasi anggaran yang tersedia agar tetap memberikan dampak kepada masyarakat,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.