Dailykaltim.co, Penajam – Persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya disebabkan kendaraan yang sudah tidak digunakan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga menemukan masih adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar kewajiban pajak kendaraan miliknya.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian setiap perangkat daerah karena pembayaran pajak kendaraan merupakan kewajiban yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan aset pemerintah.
Menurutnya, setiap OPD seharusnya mengetahui jumlah kendaraan yang berada dalam penguasaannya, termasuk kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi secara berkala.
“Persoalan lainnya adalah masih adanya OPD yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas,” ujar Muhajir.
Ia menjelaskan, tidak tersedianya anggaran di tingkat perangkat daerah dapat menyulitkan proses penyelesaian kewajiban ketika pembayaran pajak sudah harus dilakukan. Untuk membantu mengatasi persoalan tersebut, BKAD menyiapkan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan sesuai mekanisme pengajuan.
“Karena itu, BKAD juga menyiapkan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk membantu pembayaran kewajiban tersebut,” jelasnya.
Muhajir mengatakan perangkat daerah yang tidak mempunyai anggaran pembayaran pajak kendaraan dapat mengajukan permohonan kepada BKAD.
“Jadi, apabila ada OPD yang tidak memiliki alokasi anggaran pembayaran pajak kendaraan, mereka dapat mengajukan permohonan kepada BKAD,” katanya.
Meski membuka kemungkinan dukungan anggaran, Muhajir menegaskan fasilitas tersebut bukan alasan bagi OPD untuk mengabaikan kewajiban menyusun rencana belanja secara tertib.
Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan merupakan kebutuhan yang dapat diperkirakan karena berkaitan dengan jumlah aset kendaraan yang dikelola masing-masing perangkat daerah.
“Namun, ini bukan berarti perangkat daerah boleh mengabaikan perencanaan anggarannya,” tegasnya.
Ia menilai perangkat daerah perlu melakukan inventarisasi kendaraan secara akurat agar kebutuhan pembayaran pajak dapat diperhitungkan sejak penyusunan anggaran. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran akibat tidak tersedianya alokasi dana diharapkan dapat dicegah.
“Masing-masing OPD seharusnya sudah mengetahui jumlah kendaraan yang dikelola, termasuk kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap tahun,” pungkasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.