Dailykaltim.co, Penajam – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah pada 2026. Dari target sebesar Rp13,2 miliar, penerimaan yang telah dihimpun mencapai sekitar Rp13,395 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan capaian tersebut merupakan salah satu perkembangan positif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, PBB menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi penting bagi pendapatan kabupaten, sekaligus menunjukkan perlunya kerja sama berbagai pihak dalam mendorong kepatuhan pembayaran.
“Kemudian, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB juga sudah melampaui target,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan, jumlah penerimaan PBB telah melampaui target setelah adanya pembayaran kewajiban perpajakan dari berbagai kelompok wajib pajak.
“Target PBB sebesar Rp13,2 miliar, sedangkan realisasinya mencapai sekitar Rp13,395 miliar,” jelasnya.
Tur Wahyu mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah serta meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kerja sama dalam mendorong pembayaran pajak menjadi salah satu pendekatan yang terus dilakukan Bapenda, terutama dalam menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
“Mengapa beberapa jenis pajak tersebut bisa melampaui target? Pertama, karena adanya dukungan dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait. Kedua, karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,” katanya.
Ia menambahkan, penerimaan PBB tidak hanya berasal dari pemilik objek pajak perorangan. Perusahaan yang memiliki kewajiban PBB juga menjadi bagian dari sumber penerimaan tersebut.
“Khusus PBB, penerimaan tidak hanya berasal dari masyarakat sebagai wajib pajak, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.
Menurut Tur Wahyu, keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah turut membantu menjangkau dan mengingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya. Bapenda memperoleh dukungan dari kecamatan, pemerintah desa, kelurahan, hingga pengurus lingkungan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran pajak.
“Kami juga mendapatkan dukungan dari kecamatan, pemerintah desa, kelurahan, hingga tingkat RT dalam mendorong pembayaran pajak,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.