Dailykaltim.co, Penajam – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih harus bekerja keras untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Dari target lebih dari Rp210 miliar yang ditetapkan melalui APBD Perubahan, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar Rp147 miliar atau 70,14 persen.
Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan capaian tersebut menunjukkan masih terdapat selisih penerimaan yang harus dikejar menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Menurutnya, optimalisasi seluruh sumber pendapatan daerah menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terutama ketika kemampuan fiskal masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Untuk tahun 2026, melalui APBD Perubahan, target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sekitar Rp210 miliar lebih,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan, realisasi PAD yang telah dihimpun belum mencapai keseluruhan target. Bapenda masih berupaya meningkatkan penerimaan dari berbagai jenis pajak dan sumber pendapatan lainnya.
“Dari target tersebut, realisasinya sudah mencapai sekitar Rp147 miliar lebih atau 70,14 persen. Jadi, memang masih ada sisa target yang harus kami kejar dalam dua bulan terakhir tahun anggaran ini,” jelasnya.
Meski secara keseluruhan PAD belum mencapai target, Tur Wahyu menyebut sejumlah jenis pajak daerah justru telah menunjukkan capaian positif.
Dari 13 jenis pajak daerah, terdapat tiga jenis yang realisasinya telah melampaui 100 persen, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Air Tanah.
“Dari 13 jenis pajak daerah, tiga di antaranya sudah melampaui 100 persen, yaitu PBB, BPHTB, dan Pajak Air Tanah,” katanya.
Selain ketiga jenis pajak tersebut, terdapat sekitar enam jenis pajak lainnya yang realisasinya disebut sudah mendekati target. Namun, beberapa sumber penerimaan masih memerlukan upaya tambahan karena pencapaiannya belum sesuai dengan yang direncanakan. Tur Wahyu mengatakan Bapenda terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi untuk mengoptimalkan penerimaan, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Untuk meningkatkan penerimaan, kami melakukan kolaborasi dengan UPTD PPRD, BKAD, perangkat daerah lainnya, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan,” ungkapnya.
Selain kerja sama lintas instansi, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui layanan digital. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan akses pelayanan yang praktis agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa hambatan administrasi yang tidak diperlukan.
“Kami optimistis sejumlah jenis pajak yang saat ini mendekati target bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun,” tutupnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.