Dailykaltim.co, Penajam – Usulan penerima bantuan sosial dari pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak langsung ditetapkan sebagai daftar penerima manfaat. Dinas Sosial (Dinsos) PPU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data dan verifikasi lapangan untuk memastikan masyarakat yang diusulkan memenuhi persyaratan program.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, mengatakan keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan merupakan bagian penting dalam proses pendataan calon penerima bantuan. Menurutnya, pemerintah di tingkat wilayah memiliki informasi mengenai kondisi masyarakat sehingga dapat membantu mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan dukungan sosial.
“Prosesnya dimulai dari usulan pemerintah desa dan kelurahan karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar Ainie.
Meski menjadi sumber usulan, data yang disampaikan pemerintah desa dan kelurahan tetap harus melalui pemeriksaan oleh Dinsos PPU. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan identitas dan kondisi calon penerima terhadap informasi sosial ekonomi yang tersedia.
“Setelah usulan diterima, kami melakukan pemeriksaan kembali berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia untuk memastikan calon penerima memang masuk dalam kategori yang dipersyaratkan,” jelasnya.
Ainie mengatakan proses tersebut diperlukan karena tidak semua masyarakat yang diusulkan secara otomatis memenuhi kriteria untuk menerima bantuan tertentu. Setiap program memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pemerintah perlu memastikan kondisi penerima sesuai dengan ketentuan.
Dinsos PPU juga tidak hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen. Petugas dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat yang masuk dalam data.
“Selain pemeriksaan administrasi, petugas kami juga turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi,” katanya.
Menurut Ainie, verifikasi lapangan menjadi bagian dari upaya memperoleh gambaran lebih tepat mengenai kondisi penerima maupun perubahan yang mungkin terjadi. Sebab, kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah setelah seseorang didaftarkan atau menerima bantuan pada periode sebelumnya.
Perubahan tersebut harus diperiksa agar data yang digunakan pemerintah tetap relevan dengan keadaan masyarakat.
“Kami terus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ungkapnya.
Ainie menjelaskan, pembaruan data juga diperlukan ketika terdapat penerima yang meninggal dunia atau mengalami perubahan kondisi keluarga. Dalam keadaan demikian, petugas melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah bantuan masih dapat diberikan atau perlu disesuaikan.
“Untuk kondisi tersebut, kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap anggota keluarga yang masih ada agar bantuan dapat disesuaikan dengan ketentuan,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.