Dailykaltim.co, Penajam – Kemandirian fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai masih membutuhkan proses panjang. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyebut keterbatasan infrastruktur serta belum berkembangnya sejumlah sektor usaha menjadi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan kemampuan daerah menghimpun pendapatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Menurutnya, PPU memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Kalimantan Timur yang telah memiliki kegiatan ekonomi lebih berkembang.
“Namun, kita juga harus melihat kondisi Kabupaten PPU secara objektif. Kalau dibandingkan dengan Kota Balikpapan atau Samarinda, tentu kondisinya berbeda,” ujar Muhajir.
Ia menjelaskan, kedua kota tersebut memiliki dukungan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang relatif lebih besar sehingga peluang penghimpunan PAD juga berbeda. Sementara itu, sejumlah sektor jasa di Kabupaten PPU belum berkembang dalam skala yang sama.
“Kedua kota tersebut memiliki infrastruktur yang relatif lebih berkembang dan kegiatan ekonomi yang lebih besar. Sementara di Kabupaten PPU, sektor perhotelan, restoran, dan kegiatan usaha lainnya belum berkembang sebesar di kota-kota tersebut,” jelasnya.
Muhajir mengatakan kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kabupaten mengoptimalkan objek dan sumber penerimaan daerah. Menurutnya, peningkatan PAD membutuhkan pengembangan kegiatan ekonomi sehingga pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah tersedia.
“Padahal, penerimaan PAD juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan pertumbuhan kegiatan ekonomi,” katanya.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang memiliki peluang menghasilkan sumber-sumber penerimaan baru. Karena itu, pemerintah perlu memetakan sektor ekonomi yang dapat dikembangkan, kemudian menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan.
“Kita harus mulai memetakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Kita perlu melihat sektor mana yang memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan, kemudian menyiapkan infrastruktur pendukungnya,” ungkapnya.
Muhajir mengakui upaya mengurangi ketergantungan fiskal tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Perbedaan kondisi geografis dan struktur perekonomian dengan daerah perkotaan menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun target peningkatan PAD.
“Namun, proses tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu mengoptimalkan penerimaan yang tersedia saat ini, termasuk melalui pendataan potensi pajak, digitalisasi pelayanan, dan kerja sama antarinstansi.
Muhajir mengatakan BKAD mendukung upaya tersebut sesuai kewenangannya, termasuk dalam koordinasi dengan Bapenda dan pemerintah provinsi mengenai penerimaan pajak daerah.
“Jadi, kemandirian fiskal bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Namun, dibutuhkan kerja keras, strategi jangka panjang, pembangunan infrastruktur, serta sinergi seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
