Dailykaltim.co, Penajam – Penentuan penerima bantuan bagi petani miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dilakukan melalui beberapa tahapan pemeriksaan data. Dinas Pertanian (Distan) tidak hanya mengandalkan usulan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan Dinas Sosial (Dinsos) dan menggunakan basis data kesejahteraan untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan program.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan PPU, Gunawan, mengatakan proses verifikasi diperlukan untuk mencegah bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan sasaran. Menurutnya, data yang digunakan harus diperiksa kembali karena kondisi sosial ekonomi seseorang dapat berubah atau berbeda dari informasi administratif yang tercatat.
“Penetapan penerima bantuan petani miskin tidak dilakukan hanya berdasarkan usulan pemerintah desa,” ujar Gunawan.
Ia menjelaskan, proses penentuan calon penerima dimulai dari data kemiskinan yang tersedia, termasuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut kemudian diselaraskan dengan sistem pendataan kesejahteraan lain yang digunakan pemerintah.
“Kami menggunakan data yang sudah tersedia, terutama data P3KE yang kemudian diselaraskan dengan DTKS dan sekarang menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN,” jelasnya.
Meski sudah memiliki data awal, Distan PPU tidak langsung menggunakan seluruh nama yang tercantum sebagai penerima bantuan. Instansi tersebut terlebih dahulu meminta pemeriksaan kepada Dinsos PPU untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian calon penerima dengan persyaratan program.
“Kami terlebih dahulu menyampaikan surat kepada Dinas Sosial untuk meminta verifikasi terhadap nama-nama calon penerima manfaat,” katanya.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, Dinas Sosial menyampaikan data berdasarkan nama dan alamat atau BNBA yang menunjukkan siapa saja yang memenuhi kriteria dan siapa yang tidak,” lanjutnya.
Tahapan berikutnya dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada pemerintah desa mengenai kondisi calon penerima. Menurut Gunawan, keterlibatan desa diperlukan karena pemerintah setempat memiliki informasi mengenai keadaan masyarakat yang tidak selalu tergambar secara lengkap dalam data administratif.
“Berdasarkan hasil tersebut, kami kemudian bersurat kepada pemerintah desa untuk meminta konfirmasi mengenai kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dinas Pertanian dalam hal ini merupakan pengguna data untuk pelaksanaan program,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.