Dailykaltim.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tengah mematangkan rencana penerapan sistem parkir berlangganan sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban, transparansi, serta tata kelola kota yang lebih baik. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung rapat pemaparan akhir rencana implementasi di Balai Kota, Senin, 1 September 2025.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Hotmarulitua Manalu, Asisten II Marnabas Patiroy, Kepala Bapperida Ananta Fathurrozi, sejumlah pejabat teknis dari organisasi perangkat daerah, serta Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparuddin dan jajarannya.
Konsep parkir berlangganan memungkinkan masyarakat memarkir kendaraan dengan biaya bulanan atau tahunan. Skema ini diharapkan mampu mengurangi kebocoran retribusi, menertibkan pengelolaan, sekaligus memberikan kepastian bagi warga.
Hasil studi Dishub mencakup aspek legal, teknis, pasar, dan finansial. Data mencatat ada 617 juru parkir di Samarinda yang akan terdampak oleh kebijakan ini. Nantinya, sistem dilengkapi dengan basis data kendaraan, QR barcode, infrastruktur teknologi, sarana fisik, dan dukungan sumber daya manusia juru parkir.
Andi Harun menegaskan pentingnya dukungan legislatif sebelum kebijakan ini dijalankan.
“Presentasi ini akan menjadi tahap penting agar program parkir berlangganan mendapat dukungan penuh dari legislatif sebagai mitra pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosialisasi kartu parkir berlangganan akan dilakukan melalui forum diskusi, organisasi masyarakat, hingga peran camat dan lurah bersama ketua RT. TWAP juga dilibatkan untuk memastikan efektivitas sosialisasi.
Wali Kota juga menyoroti banyaknya keluhan warga terkait praktik juru parkir liar yang kerap muncul di media sosial. Ia meminta Dishub untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Dishub harus segera menindaklanjuti dan mengambil langkah tegas hingga ke ranah hukum, agar warga tidak lagi dirugikan,” tegasnya.
Rapat ini menjadi tahapan akhir sebelum presentasi resmi ke DPRD. Dengan dukungan lintas OPD dan masyarakat, Pemkot optimistis sistem parkir berlangganan dapat segera diwujudkan sebagai salah satu terobosan tata kelola kota.
“Kebijakan ini bukan hanya soal retribusi, tapi soal kenyamanan, keadilan, dan masa depan tata kota kita. Jika semua bergerak bersama, kita bisa wujudkan Samarinda yang lebih tertib dan bebas dari praktik ilegal,” tutup Andi Harun.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.