Dailykaltim.co, Penajam – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana menggelar sosialisasi mengenai perubahan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan tersebut disiapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan perpajakan yang berlaku di wilayah kabupaten.
Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan sosialisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kepatuhan sekaligus meningkatkan pemahaman wajib pajak. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai perubahan kebijakan dan tarif agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Dalam waktu dekat, kami merencanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan, peraturan daerah tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pajak dan retribusi berdasarkan kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Karena itu, informasi mengenai perubahan ketentuan perlu disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak maupun retribusi.
“Peraturan daerah tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.
Tur Wahyu mengatakan sosialisasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan keberadaan peraturan daerah, tetapi juga menjelaskan substansi ketentuan yang perlu diketahui masyarakat. Pembahasan akan diarahkan pada perubahan kebijakan, ketentuan perpajakan, dan tarif yang berlaku berdasarkan peraturan tersebut.
“Kami ingin masyarakat memahami perubahan kebijakan, ketentuan, dan tarif pajak daerah yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah PPU. Bapenda berencana melaksanakan kegiatan sosialisasi sampai ke tingkat kecamatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
“Sosialisasi akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilaksanakan hingga tingkat kecamatan,” ungkapnya.
Selain kegiatan tatap muka, penyampaian informasi juga akan dilakukan melalui saluran digital. Pendekatan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan tanpa hanya bergantung pada pertemuan langsung.
“Selain melalui pertemuan langsung, informasi juga akan disampaikan melalui media digital agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
