Dailykaltim.co, Kaltim – Mencari kejelasan dan memahami keadaan sebenarnya atau yang dikenal dalam istilah Islam sebagai ‘Tabayyun’ menjadi pendekatan khas Akmal Malik dalam menyelesaikan persoalan.
Pendekatan ini kembali diterapkan Akmal Malik ketika menghadapi tuntutan warga yang terdampak pembangunan pengendalian banjir Sungai Sepaku di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini langsung hadir dan berdiskusi dengan warga demi mengidentifikasi persoalan dan menemukan solusi terbaik. Akmal juga berjanji akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi satu per satu warga terdampak agar dapat melihat kondisi riil di lapangan.
“Saya biasakan untuk tabayyun. Kita lakukan secara spesifik. Kami pimpinan akan berkunjung kepada warga untuk melihat kondisi riil dan merasakan suasana kebatinan masyarakat. Otorita IKN dan intansi vertikal, TNI/Polri juga akan ikut. Kita ingin persoalan selesai, win-win solution,” kata Akmal Malik saat memimpin Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di Wilayah IKN yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Setdaprov Kaltim, Kamis (27/6/2024).
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri) ini menjamin bahwa warga Kelurahan Sepaku akan mendapatkan hak-haknya, dengan syarat pemerintah tidak melanggar aturan yang ada.
“Ada hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Kami pastikan warga Sepaku mendapatkan haknya. Tapi saya juga tidak ingin pemerintah melanggar aturan. Jadi kita carikan titik temunya,” ungkap Akmal.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menjelaskan bahwa lokasi yang akan dinormalisasi sungainya dan pembangunan pengendalian banjir di wilayah IKN memang beririsan dengan lahan milik warga lokal. Mereka telah mendiami wilayah itu selama puluhan tahun.
Sebagai putra daerah, Alimuddin berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dengan jaminan hak warga lokal tetap terakomodir.
“Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya menderita. Dan saya akan dampingi hingga mencapai kesejahteraan sosial bagi warga kita,” ungkap Alimuddin.
Pertemuan yang digelar di Kantor Abipraya Proyek Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Jalan Negara Kecamatan Sepaku itu rencananya akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh Pj Gubernur Kaltim dan instansi terkait pada Minggu, 30 Juni 2024.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.