Dailykaltim.co – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menyatakan komitmennya untuk memastikan penulisan sejarah nasional dilakukan secara terbuka, ilmiah, dan inklusif. Penegasan itu ia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Dalam waktu dekat, tentu akan kita lakukan uji publik karena penulisan sejarah ini sangat terbuka untuk didiskusikan,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 4 Juli 2025.
Fadli menjelaskan bahwa proses penulisan ini merupakan kelanjutan dari upaya pembaruan narasi sejarah nasional, yang terakhir kali dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie. Ia menyebut sudah lebih dari dua dekade sejak pembaruan terakhir dilakukan.
Menurut Fadli, sejarah memiliki peran penting sebagai identitas bangsa dan sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda di era globalisasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai titik utama.
“Misalnya dalam masa kolonialisme, yang penting bukan seberapa lama kita dijajah, tetapi bagaimana perjuangan melawan penjajahan menjadi bagian dari narasi kebangsaan kita,” ucapnya.
Ia menyebut tim penulis akan menyertakan temuan-temuan arkeologi terbaru, termasuk bukti peradaban awal di wilayah Nusantara yang berusia lebih dari 1,8 juta tahun. Temuan tersebut disebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam konteks sejarah dunia.
Fadli juga menanggapi diskusi publik terkait istilah “pemerkosaan massal” dalam peristiwa Mei 1998. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak membantah adanya kasus tersebut dan mengutuk segala bentuk kekerasan seksual. Namun, ia menyatakan keberatan terhadap penggunaan istilah “massal” dan menekankan bahwa hal itu merupakan pendapat pribadi, bukan arahan resmi dalam penyusunan buku.
“Saya siap mendiskusikan isu ini dalam forum akademik dan publik. Tapi saya tegaskan, pendapat pribadi saya tidak akan memengaruhi narasi sejarah yang ditulis oleh tim ahli secara objektif dan independen,” katanya.
Fadli menyampaikan pentingnya menyusun narasi sejarah yang tetap menghadirkan fakta-fakta secara utuh, termasuk peristiwa tragis, namun dengan pendekatan yang membangun semangat kebangsaan.
“Sejarah harus membangkitkan rasa bangga, bukan trauma. Tapi itu tidak berarti kita melupakan. Justru kita angkat semuanya secara jujur dan adil,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa tim penulis sejarah berasal dari kalangan akademisi independen dan prosesnya akan dikawal agar bebas dari intervensi, termasuk dari lingkungan kementerian.
Rencana uji publik terhadap draf buku sejarah juga akan dilakukan di berbagai wilayah untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama anggota lainnya, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan uji publik tersebut. Mereka berharap proses ini dapat menghasilkan narasi sejarah yang inklusif dan mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.