Dailykaltim.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mulai menyisir kegiatan yang dinilai belum mendesak di tengah kondisi fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran. Penyesuaian belanja dilakukan agar program prioritas serta pelayanan pemerintahan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pengendalian anggaran tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti di Ruang Rapat Sekda Lantai II Balai Kota Samarinda, Selasa, 6 Oktober 2026.
Rapat itu mengevaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ketiga, membahas persiapan APBD Perubahan 2026, serta menyusun langkah strategis menghadapi tahun anggaran 2027.
Dalam arahannya, Neneng meminta seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Samarinda meninjau kembali rencana dan pelaksanaan kegiatan. Program yang belum mendesak diminta disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun ini.
“Kegiatan di masing-masing bagian kita kurangi yang memang tidak urgen, karena kondisi keuangan daerah,” ujar Neneng.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Samarinda, Neneng mengatakan efisiensi diarahkan pada pos belanja yang masih memungkinkan untuk disesuaikan. Adapun kebutuhan wajib dan program prioritas tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia meminta setiap bagian memperkuat koordinasi, terutama apabila terdapat kebutuhan maupun rencana penyesuaian kegiatan. Komunikasi awal dinilai diperlukan agar perubahan anggaran dapat ditindaklanjuti tanpa mengganggu program yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Di tengah pengetatan anggaran, Pemkot Samarinda memastikan kebutuhan dasar aparatur tetap dilindungi. Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN serta jaminan kesehatan disebut tetap menjadi prioritas dan tidak dikorbankan dalam kebijakan efisiensi.
Rakor tersebut dihadiri kepala bagian dan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, termasuk unsur administrasi pembangunan, umum, organisasi, hukum, ekonomi, tata pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya alam, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat.
Melalui rapat itu, Pemkot Samarinda menegaskan pengendalian belanja bukan sekadar pemangkasan anggaran. Pemerintah daerah menargetkan setiap pengeluaran lebih selektif, terukur, dan memberi dampak nyata bagi pelayanan serta kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut juga menjadi pijakan dalam menyiapkan strategi pengelolaan keuangan dan program pembangunan Samarinda pada 2027.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtub