Dailykaltim.co, Penajam – Keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu tantangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan jumlah pegawai yang disebut masih kurang dari 40 orang, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Bapenda mengandalkan dukungan berbagai instansi untuk menjangkau potensi pendapatan di wilayah kabupaten.
Kepala Bapenda PPU, Tur Wahyu Sutrisno, mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Menurutnya, upaya optimalisasi penerimaan memerlukan keterlibatan instansi yang memiliki hubungan dengan pelayanan, pengelolaan aset, dan pendataan objek pajak.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Bapenda,” ujar Tur Wahyu.
Ia menjelaskan, keterbatasan sumber daya manusia perlu dihadapi dengan membangun kerja sama yang lebih luas. Apalagi, wilayah pelayanan Bapenda mencakup berbagai kecamatan, desa, dan kelurahan dengan karakteristik serta potensi penerimaan yang berbeda-beda.
“Apalagi jumlah pegawai Bapenda PPU, termasuk PPPK, masih di bawah 40 orang,” jelasnya.
Tur Wahyu mengatakan kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah di berbagai tingkatan menjadi penting dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan sosialisasi perpajakan.
Menurutnya, kerja sama dapat membantu Bapenda menjangkau masyarakat sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi penerimaan yang belum tergarap.
“Dengan wilayah kerja yang cukup luas, dukungan seluruh pihak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, Bapenda memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya peningkatan pendapatan daerah sesuai tugas dan fungsi yang diberikan. Namun, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan juga melibatkan kewenangan perangkat daerah lainnya.
“Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya peningkatan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Tur Wahyu mencontohkan pengelolaan aset pemerintah yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, terdapat retribusi yang berkaitan langsung dengan pelayanan perangkat daerah teknis sehingga optimalisasi penerimaannya memerlukan koordinasi bersama.
“Ada jenis retribusi yang pelayanannya dilaksanakan oleh OPD teknis,” jelasnya.
Menurut Tur Wahyu, Bapenda berperan sebagai penggerak dan koordinator, sedangkan perangkat daerah lain mendukung pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas serta kewenangannya.
“Karena itu, Bapenda berperan sebagai penggerak dan koordinator, sedangkan perangkat daerah lainnya memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing,” tutupnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
