Dailykaltim.co – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menginisiasi Grand Design Wajib Belajar 13 Tahun dengan menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah. Program ini digagas Direktorat PAUD, Ditjen PAUD Dikdasmen, dan melibatkan 11 kementerian/lembaga negara serta 15 satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen.
Langkah tersebut diperkenalkan dalam kegiatan bertajuk “Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah Lintas K/L” di Jakarta pada Kamis, 15 April 2025. Acara dipimpin Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, bersama Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Andriany, serta Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen, Harris Iskandar. Hadir pula Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian PPN/Bappenas, Suprapto Budinugroho, Direktur Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa PDTT, Andre Lubis, serta perwakilan dari berbagai K/L terkait.
Dalam sambutannya, Nia menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas pihak. Ia menegaskan Direktorat PAUD akan menyiapkan dokumen Grand Design Wajib Belajar 13 Tahun berdasarkan hasil rapat, sebelum diserahkan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait untuk penyempurnaan.
Direktur SEAMEO CECCEP sekaligus Guru Besar UPI Bandung, Vina Andriany, menekankan bahwa usia 0–6 tahun merupakan periode emas perkembangan anak. Ia merujuk pada penelitian Bank Dunia (2013) dan UNICEF (2019) yang menunjukkan anak-anak yang mengikuti PAUD lebih siap menghadapi pendidikan dasar dengan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter yang lebih kuat.
“Kebijakan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah akan memastikan setiap anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD berkualitas sebelum masuk SD,” jelas Vina.
Menurut Vina, kebijakan ini juga sejalan dengan amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta RPJPN dan RPJMN.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi. Data BPS 2024 mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun baru mencapai 74,15 persen. Dari sisi kualitas, hanya 54,87 persen satuan PAUD terakreditasi minimal B, sementara 34,30 persen membangun kemampuan fondasi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendikdasmen menyiapkan strategi perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola.
Strategi perluasan akses dilakukan melalui empat pendekatan:
- PAUD-SD Satu Atap – menggabungkan PAUD dan SD dalam satu lokasi guna memperkuat transisi anak.
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – menambah lembaga PAUD di daerah yang belum memiliki layanan.
- Penegerian PAUD – mengubah status PAUD swasta menjadi negeri agar akses pendidikan lebih merata dan terjangkau.
- Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) – meningkatkan daya tampung sekaligus menyediakan ruang kelas yang layak.
Adapun strategi peningkatan mutu berfokus pada:
- Akreditasi Satuan PAUD – memperkuat kapasitas dan reformasi tata kelola akreditasi.
- Peningkatan Kualitas Pembelajaran – meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, penyediaan sarana pembelajaran memadai, serta penguatan kemitraan dengan orang tua.
- Layanan PAUD Holistik Integratif (HI) – menggabungkan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
Kemendikdasmen juga menyiapkan rencana pembiayaan jangka menengah. Berdasarkan pemetaan kategorisasi desa, kebutuhan anggaran implementasi strategi ini diperkirakan lebih dari Rp37 triliun untuk periode 2025–2029. Dana tersebut mencakup investasi lembaga, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), honor pendidik, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Melalui Grand Design ini, pemerintah berkomitmen memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu PAUD agar setiap anak Indonesia memperoleh fondasi pendidikan yang kokoh,” ujar Vina.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.