Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengintensifkan langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar di Hotel Fugo, Rabu, 11 Juni 2025. Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim memprakarsai kegiatan ini untuk memperkenalkan Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) serta Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir langsung bersama Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim Sudirman Latif—yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Itwil—dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Robertus Gatot Megantoro. Acara turut dihadiri camat se-Kutim, pejabat struktural, dan staf pengelola anggaran dan kebijakan publik.
Salah satu hal yang mendapat apresiasi tinggi dari BPKP adalah kehadiran seluruh kepala perangkat daerah secara langsung tanpa diwakilkan.
Dalam sambutannya, Sudirman Latif menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen dan pelaporan yang tertib sebagai upaya mendukung capaian pembangunan.
“Hal ini untuk mencapai tujuan sesuai aturan,” ujarnya singkat.
Mewakili Kepala BPKP, Robertus Gatot Megantoro mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi SPIP ini, yang disebutnya sebagai yang pertama di Kalimantan Timur. Ia juga mengapresiasi kehadiran para kepala perangkat daerah secara langsung, sesuatu yang jarang terjadi di kegiatan serupa di wilayah lain.
“Biasanya, dalam acara seperti ini, kepala PD diwakilkan oleh Kasubag Program. Namun, di Kutim, semua kepala PD hadir langsung. Ini sangat saya apresiasi,” ungkap Robertus.
Wakil Bupati Mahyunadi dalam arahannya menyampaikan target Kutim untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang benar-benar mencerminkan tata kelola yang akuntabel. Ia menekankan bahwa pelaporan yang rapi dan kredibel menjadi kunci keberhasilan, sebagaimana terbukti dalam capaian penurunan angka stunting di Kutim melalui kerja sama dengan BPKP.
“Dengan pelaporan yang baik dan benar, kita berharap Kutim masuk tiga besar terbaik terkait pelaporan Manajemen Risiko Indeks (MRI). Kita ingin menjadi yang terdepan dan contoh bagi daerah lain,” tegas Mahyunadi.
Ia menyebutkan bahwa penguatan pengendalian intern harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah. Melalui SPIP yang efektif, pemerintah berharap setiap satuan kerja mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko secara tepat.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi awal dari konsolidasi internal yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, Kutim menargetkan diri sebagai percontohan daerah bebas korupsi dan unggul dalam transparansi anggaran.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.