Dailykaltim.co, Penajam – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemkab PPU menggelar pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
Acara yang dihadiri oleh aparat kepolisian, operator SIMFONI dari berbagai instansi, serta perwakilan Puskesmas ini, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat dengan baik di sistem tersebut.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan (PPHAP) DP3AP2KB PPU, Nurkaidah, menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar meningkatkan kapasitas teknis SDM, tetapi juga memperkuat sinergi antarinstansi.
“Kita berharap dengan adanya pelatihan ini, seluruh peserta mampu mencatat setiap kasus kekerasan dengan lebih akurat dan cepat, sehingga penanganan di lapangan dapat lebih efektif. SIMFONI PPA menjadi alat yang sangat penting untuk mencatat seluruh kasus, dan data ini akan menjadi bahan dasar bagi kebijakan lebih lanjut,” kata Nurkaidah.
Menurut Nurkaidah, salah satu masalah dalam penanganan kasus kekerasan selama ini adalah kurangnya data yang terintegrasi antarinstansi. Dengan adanya SIMFONI PPA, diharapkan setiap lembaga, baik itu polisi, dinas sosial, maupun rumah sakit, bisa memberikan laporan yang sama dalam satu platform.
“Ini akan mempercepat proses penanganan kasus karena semua informasi sudah berada di satu tempat,” tegasnya.
Selama pelatihan, para peserta diajarkan bagaimana cara menginput data korban kekerasan ke dalam SIMFONI PPA, dari tahap identifikasi hingga pelaporan penanganan kasus. Peserta juga dilatih untuk menggunakan fitur visualisasi data yang akan memudahkan analisis dan pengambilan kebijakan di kemudian hari.
Pelatihan ini sangat penting mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Di PPU sendiri, jumlah laporan kasus kekerasan cenderung meningkat setiap tahunnya.
Dengan adanya pencatatan yang lebih baik, pemerintah daerah berharap bisa mengambil langkah-langkah preventif yang lebih tepat.
“Ke depan, kita ingin seluruh data bisa terpusat dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, tentunya dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data,” tandas Nurkaidah.
[RRI | ADV DP3AP2KB PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.