Dailykaltim.co – Pemerintah mendorong agar besaran upah minimum di berbagai daerah semakin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). Kebijakan tersebut dinilai penting karena upah minimum berpengaruh langsung terhadap daya beli pekerja dan keluarganya, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga tempat tinggal.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa KHL menjadi salah satu indikator utama dalam penetapan kebijakan pengupahan nasional. Pemerintah menilai semakin kecil jarak antara upah minimum dan KHL, maka penyesuaian upah di suatu daerah akan semakin proporsional dengan kondisi ekonomi setempat.
“Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL,” kata Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Yassierli menjelaskan, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang mengubah pendekatan penetapan upah minimum. Melalui regulasi ini, pemerintah tidak lagi menyeragamkan besaran kenaikan upah minimum antar daerah, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi wilayah serta selisih antara upah minimum dan KHL.
“Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL,” ujarnya.
Ia memaparkan hasil penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dibandingkan dengan estimasi KHL. Dari hasil perbandingan tersebut, pemerintah mencatat masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Sejumlah provinsi telah mendekati standar KHL, sementara provinsi lainnya masih berada di bawah kebutuhan hidup layak.
Untuk memastikan kebijakan pengupahan lebih mencerminkan kondisi riil di daerah, pemerintah memperkuat peran Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah. Penguatan peran tersebut ditujukan agar pembahasan upah di daerah berbasis kajian objektif, data resmi, serta kondisi lapangan.
Dalam penyusunan KHL, Yassierli mengatakan pemerintah melibatkan tim pakar dan menggunakan data resmi, termasuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, hingga saat ini perhitungan KHL baru tersedia pada tingkat provinsi.
Sementara itu, perhitungan KHL hingga level kabupaten dan kota belum dapat dilakukan karena keterbatasan ketersediaan data. Meski demikian, pemerintah menyatakan akan terus mengembangkan metodologi dan basis data agar cakupan perhitungan KHL dapat diperluas.
“Pemerintah juga akan terus mengembangkan perhitungan KHL hingga tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah dan berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan. Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, pengupahan ditetapkan berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di masing-masing perusahaan.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.