Dailykaltim.co, Penajam – Keberadaan industri kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah. Di tengah besarnya aktivitas perkebunan dan distribusi hasil sawit, kontribusi perusahaan masih dianggap terbatas dan belum sebanding dengan dampak operasional yang ditimbulkan.
Sorotan tersebut muncul seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah penghasil sawit. Aktivitas kendaraan angkut bertonase besar yang setiap hari melintasi jalan provinsi, kabupaten, hingga desa dinilai memberi tekanan besar terhadap kondisi infrastruktur yang juga digunakan masyarakat.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan penilaian tersebut usai mengikuti rangkaian Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, kontribusi perusahaan sawit selama ini masih banyak diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara dampak aktivitas operasional di lapangan jauh lebih luas.
“Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut TBS maupun CPO melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat,” ujar Mudyat.
Ia menilai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak semestinya menjadi beban pemerintah daerah semata. Perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur publik untuk mendukung aktivitas bisnisnya juga dinilai perlu mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah.
“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah,” katanya.
Menurut Mudyat, sektor kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam perekonomian daerah. Selain menyerap tenaga kerja, industri ini juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar.
Karena itu, ia berharap perusahaan sawit tidak hanya berfokus pada aktivitas produksi dan program CSR, tetapi juga memperkuat keterlibatan dalam pembangunan daerah, termasuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Mudyat yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menilai hubungan antara perusahaan dan masyarakat perlu dibangun melalui pola kolaborasi yang lebih terbuka. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari industri sawit dapat tersebar lebih merata di wilayah penghasil.
Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI, “Sawit untuk Rakyat”, ia menekankan pentingnya mendorong keterlibatan masyarakat dalam ekosistem industri sawit agar keberadaan perkebunan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi daerah.
“Semangat Sawit untuk Rakyat harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.