Oleh Angga Gilang Permadi, Pemuda Muara Ancalong
Kerusakan infrastruktur jalan bukanlah isu baru di wilayah Kutai Timur. Hampir setiap kecamatan memiliki ceritanya sendiri. Namun, dalam beberapa hari terakhir, perhatian publik justru terpusat pada aksi warga Singa Geweh, Sangatta Selatan, yang menutup Jalan Pertanian dengan menanam batang pisang. Simbol protes tersebut viral, diliput berbagai media, dan segera menyedot perhatian pemerintah daerah.
Sebagai pemuda asal Muara Ancalong—wilayah yang telah puluhan tahun bergulat dengan akses jalan yang jauh lebih berat—saya memandang fenomena ini dengan rasa ganjil. Kerusakan di Singa Geweh sebenarnya pendek dan relatif ringan jika dibandingkan dengan kondisi jalan di pedalaman, yang kerusakannya memanjang kilometer demi kilometer. Namun, justru Singa Geweh yang mendominasi pemberitaan. Pertanyaan yang muncul pun sederhana: bagaimana masalah yang skalanya kecil dapat menjelma menjadi sorotan besar?
Keluhan warga RT 26 tentu sah. Lubang di Jalan Pertanian mengganggu aktivitas harian, hingga warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya sejak 2023. Dua tahun menunggu bukanlah waktu singkat. Meski demikian, jika dibandingkan dengan jalur pedalaman—seperti di Muara Ancalong, Busang, Batu Ampar, Long Mesangat, Karangan—kerusakan di Singa Geweh jelas bukan yang terparah. Di wilayah-wilayah itu, kerusakan jalan tidak hanya memperlambat aktivitas, tetapi juga menghentikan distribusi logistik dan memutus konektivitas antardesa.
Kunjungan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, beberapa waktu lalu ke wilayah terpencil kembali memotret realitas tersebut. Ia menempuh jalur panjang dengan tingkat kerusakan yang bukan lagi hitungan meter, melainkan puluhan kilometer. Ironinya, jalan-jalan itu bahkan telah berhenti memantik keluhan sebagian warga, bukan karena kondisinya membaik, melainkan karena tidak ada media yang datang, tidak ada jaringan internet yang memungkinkan dokumentasi tersebar, dan tidak ada ruang bagi suara mereka untuk menjadi viral.
Di sinilah ironi itu tampak nyata: Skala kerusakan tidak selalu berbanding lurus dengan skala sorotan. Wilayah yang dekat dengan pusat kota lebih mudah terlihat, sementara yang jauh dari pusat, seolah tidak pernah ada dalam peta perhatian publik.
Saya memahami betul cara kerja media. Lokasi Singa Geweh mudah dijangkau, sinyal kuat, dan dokumentasi dapat dilakukan dengan cepat, sehingga aksi sekecil apa pun berpeluang besar masuk ke layar publik. Sebaliknya, keluhan warga pedalaman kerap tidak terdengar karena medan sulit, biaya perjalanan tinggi, dan ketiadaan jaringan. Hambatan teknis itu membuat isu besar tetap sunyi, sementara isu kecil yang dekat dengan kamera menjadi ramai.
Pemerintah pun sering kali terpaksa bergerak mengikuti arus sorotan publik. Ini bukan kritik personal, melainkan gambaran umum bahwa respons kebijakan kerap dipicu oleh tekanan viral. Padahal, jika prioritas pembangunan ditentukan oleh apa yang hangat di media, bukan oleh apa yang paling mendesak di lapangan, ketimpangan perbaikan infrastruktur akan terus berulang.
Aksi warga Singa Geweh menanam batang pisang merupakan ekspresi protes yang wajar. Dua tahun menunggu cukup untuk membuat siapa pun kehilangan kesabaran. Meski begitu, sebagai seseorang yang tumbuh di daerah dengan akses yang lebih sulit, saya juga memahami mengapa sebagian masyarakat menilai sorotan terhadap Singa Geweh terasa kurang proporsional. Ini bukan soal membandingkan penderitaan, tetapi soal konteks: peta kebutuhan infrastruktur Kutai Timur jauh lebih luas daripada apa yang sempat terekam oleh kamera ponsel.
Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kerusakan kecil tetap perlu diperbaiki, tetapi kerusakan besar harus mendapatkan perhatian yang lebih serius. Lebih jauh, suara dari wilayah pedalaman—yang selama ini tenggelam oleh hambatan teknis dan geografis—juga perlu diberikan ruang yang setara agar kebutuhan mereka tidak lagi luput dari kebijakan perbaikan.
Kasus Singa Geweh menegaskan bahwa ukuran sebuah masalah sering ditentukan oleh seberapa terlihat ia di mata publik, bukan seberapa berat kenyataannya. Padahal, di balik sorotan tersebut, masih banyak wilayah di Kutai Timur yang membutuhkan penanganan lebih mendesak, tetapi tidak memiliki akses untuk membuat suaranya terdengar.
Sebagai pemuda Muara Ancalong, saya percaya bahwa keberanian pemerintah sejatinya diuji bukan oleh seberapa cepat merespons isu viral, melainkan oleh kemampuan menata prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
*) Tanggung jawab atas opini ini sepenuhnya ada pada penulis sebagaimana tercantum, dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan redaksi DailyKaltim.co.