Dailykaltim.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama periode 2019–2024, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia pada 2023 hingga 2024. Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkannya sebagai tersangka bersama mantan staf khusus Menteri Agama, Iskandar Aliansyah.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Yaqut ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Untuk itu, KPK menahan Yaqut selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut penyidik, perkara ini bermula dari pengelolaan tambahan kuota haji pada 2023. Saat itu pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 8.000 jemaah kepada Indonesia.
Dalam prosesnya, penyidik menduga terjadi perubahan komposisi pembagian kuota setelah adanya usulan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Kuota tambahan tersebut kemudian dialokasikan menjadi 7.360 jemaah haji reguler dan 640 jemaah haji khusus.
“Pada tahap ini penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana berupa fee percepatan bagi jemaah haji khusus sebesar sekitar 5.000 dolar AS atau setara Rp84,4 juta per jemaah. Dana tersebut diduga dikumpulkan oleh mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah pihak, termasuk YCQ dan IAA,” ujarnya.
KPK juga menduga praktik serupa terjadi pada pengelolaan tambahan kuota haji 2024. Saat itu Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi.
Sesuai aturan, tambahan kuota tersebut seharusnya dialokasikan 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun penyidik menduga pembagiannya berubah menjadi masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
“Dalam proses tersebut, penyidik menemukan dugaan permintaan fee percepatan sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah haji khusus. Permintaan komitmen biaya tersebut disebut dilakukan atas perintah tersangka IAA,” terang Asep Guntur Rahayu.
Penyidik juga menduga dana yang dihimpun dari fee tersebut digunakan untuk memengaruhi proses kerja panitia khusus haji di parlemen.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghitung potensi kerugian negara dalam perkara ini. Berdasarkan hasil audit, dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp622 miliar.
Proses penyidikan KPK sebelumnya juga diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka sehingga proses penyidikan dinyatakan sah.
“Atas perbuatannya, YCQ dan IAA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Hakim PN Jaksel.
KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.