Dailykaltim.co – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendorong penghentian praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja melalui gerakan kolektif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Seruan itu ia sampaikan dalam kegiatan “Stop Percaloan: Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” yang berlangsung di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, 8 Juli 2025.
Direktorat Bina Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menggelar acara tersebut. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, dan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto.
Yassierli menyampaikan bahwa upaya menghentikan praktik percaloan tidak cukup dengan menerbitkan Surat Edaran semata. Ia menilai perlu langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, penegak hukum, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat.
“Stop percaloan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan. Kita harus memiliki komitmen bersama dan memperkuatnya secara bertahap,” kata Yassierli.
Ia menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian awal dari reformasi menyeluruh di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah, menurut dia, akan memperluas gerakan ini ke penguatan norma kerja, penerapan K3, dan pembinaan hubungan industrial yang sehat.
“Ini baru langkah awal. Setelah ini, kita akan berbicara lebih jauh mengenai norma kerja, K3, dan hubungan industrial. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama,” tambahnya.
Yassierli mengajak kalangan usaha dan masyarakat memperkuat budaya kerja yang bersih dan transparan. Ia menegaskan bahwa informasi lowongan kerja harus disalurkan langsung melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, yakni platform SiapKerja.
“Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara langsung dan terbuka. Gunakan platform SiapKerja milik Kemnaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurut dia, kawasan industri perlu memiliki sekolah binaan agar mampu menghasilkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten.
“Kami akan tindak lanjuti bersama pemerintah daerah. Masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengambil peran dalam memajukan daerahnya,” tegas Yassierli.
Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Fahrurozi, menyampaikan bahwa praktik percaloan mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem rekrutmen. Ia menilai pentingnya pengawasan agar proses perekrutan tetap bersih dan bebas dari pungutan liar.
“Komitmen bersama ini menjadi langkah awal yang penting dalam membenahi sistem ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Setelah ini, kita akan terus mengawal dan memperkuat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi,” ucap Fahrurozi.
Gubernur Banten Andra Soni turut menyampaikan dukungannya terhadap gerakan Stop Percaloan. Ia berharap inisiatif ini menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memberantas praktik percaloan di kawasan industri.
“Alhamdulillah, ini adalah bentuk kesadaran bersama. Kita tahu bahwa Provinsi Banten dikenal sebagai daerah industri sejak puluhan tahun lalu, namun di sisi lain justru memiliki tingkat pengangguran yang masih tinggi bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia,” kata Andra.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.