Dailykaltim.co, Penajam – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berakselerasi, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, memilih langkah taktis: menemui langsung Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodoa. Pertemuan itu bukan sekadar seremonial, melainkan lobi intensif untuk memastikan proyek-proyek strategis di PPU tak tertinggal dari agenda nasional yang kian padat.
Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa waktu lalu itu, Mudyat memaparkan secara langsung sejumlah kebutuhan vital infrastruktur daerah. Ia membawa daftar proyek prioritas yang selama ini menjadi desakan masyarakat PPU: Jembatan Riko, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Bendung Gerak Telake, Jalan Kawasan Ketahanan Pangan, hingga Bendungan Lawe-lawe. Seluruh proyek itu ia kemas dalam satu narasi besar: penyeimbangan pembangunan antara PPU dan IKN.
“Jadi kita mendapat sambutan yang baik dari Menteri PU sendiri kemarin Jembatan Riko, TPST, Bendung Gerak Telake, Jalan Kawasan Ketahanan Pangan dan Bendungan Lawe-lawe,” ujar Mudyat.
Ia menilai bahwa pembangunan di PPU tak bisa dilihat sebagai program kabupaten semata. Dengan keberadaan IKN di perbatasan langsung, maka segala rencana pembangunan harus seirama. Menurutnya, jika pusat memacu percepatan di wilayah inti IKN, maka daerah penyangga seperti PPU juga mesti bergerak dengan kecepatan yang setara.
“PPU ini kan sebetulnya pembangunannya bukan Kabupaten PPU-nya, tetapi karena sekarang ada IKN maka PPU itu harus menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunannya dengan IKN,” kata Mudyat menegaskan.
Salah satu isu krusial yang dibawa Mudyat adalah Jembatan Riko—infrastruktur penghubung yang telah lama diidamkan masyarakat sebagai jalur strategis mobilitas antarwilayah. Selama ini, akses darat di wilayah tersebut kerap terganggu akibat kondisi geografis dan keterbatasan jembatan eksisting.
Pembangunan jembatan ini diyakini akan membuka konektivitas baru tidak hanya bagi warga lokal, tapi juga aktivitas logistik regional yang terintegrasi dengan kawasan IKN.
Tak hanya itu, keberadaan TPST dan sistem pengelolaan air seperti Bendung Gerak Telake menjadi penting dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Mudyat menyoroti pentingnya dukungan pusat agar pengelolaan lingkungan dan kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi di tengah meningkatnya tekanan demografis.
Meski belum ada jadwal resmi realisasi, Mudyat mengklaim telah mendapatkan sinyal positif dari pemerintah pusat, terutama dari Menteri Dody. Ia optimistis bahwa dengan penyampaian langsung serta kelengkapan proposal yang telah dikirim, PPU akan menjadi salah satu daerah prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
“Insyallah oleh Pak Menteri kalau surat itu sampai ke tangan beliau inshallah kita diutamakan,” ungkapnya.
[RRI | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.