Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mulai merancang arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan Musrenbang RKPD 2026. Diskusi strategis ini berlangsung di Aula Lantai III Pemkab PPU pada Kamis (27/3/25) dan dibuka oleh Bupati PPU, Mudyat Noor.
Sejumlah pejabat tinggi dan tokoh penting menghadiri acara ini, termasuk Wakil Bupati Abdul Waris Muin, anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan PPU-Paser, pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten PPU, Sekretaris Daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, Kepala Bappeda Provinsi hadir sebagai narasumber utama, sementara Kepala Bappedalitbang dari Balikpapan, Paser, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara mengikuti secara daring. Turut hadir pula pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan instansi vertikal, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, serta tokoh masyarakat dan adat.
Bupati Mudyat Noor menekankan pentingnya penyusunan RPJMD dan RKPD yang sistematis, terarah, serta responsif terhadap perubahan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Kita telah memasuki tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026. Kami ingin kedua dokumen ini menjadi struktur pembangunan yang terarah untuk lima tahun ke depan. Dengan konsistensi, kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di PPU,” ujar Mudyat Noor.
Bupati menyoroti pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Ia juga mengingatkan perlunya pemisahan yang jelas antara kewajiban daerah, provinsi, dan pusat agar pembangunan lebih efisien.
“Kami ingin ada jadwal dan target yang jelas, serta evaluasi berkala untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai rencana. Kita juga perlu memisahkan kewajiban daerah, provinsi, dan pusat, agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Mudyat Noor menyoroti keterbatasan anggaran daerah serta pentingnya strategi optimalisasi APBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi, terutama dalam memanfaatkan peluang dari perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan jumlah APBD yang terbatas, kita perlu strategi dan inovasi. Mari kita berkolaborasi dan manfaatkan peluang dari perkembangan IKN untuk mempercepat pembangunan PPU,” ajaknya.
Bupati menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan di PPU lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan bersama.
“Pembangunan ini untuk semua, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Mari kita bersatu dan berkolaborasi untuk membangun PPU yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RPJMD dan RKPD guna memastikan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan PPU adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita kaji secara cermat rancangan ini, dan berikan masukan yang konstruktif, agar pembangunan daerah kita lebih tepat sasaran dan menjadi tumpuan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.