Dailykaltim.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menetapkan target ambisius untuk mencapai nol kemiskinan pada tahun 2029. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Kantor BPKAD Kota Bontang, Jumat, 8 Agustus 2025.
Rapat koordinasi yang melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan ini membahas sinkronisasi data, penguatan kolaborasi, serta penyusunan langkah teknis menuju pencapaian target tersebut. Data hasil pendataan terbaru kini berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) untuk tahap verifikasi.
“Data adalah fondasi dari seluruh kebijakan yang akan kita ambil. Tim dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan sudah bekerja. Saat ini, data awal sudah berada di Dinsos-PM dan akan segera masuk tahap verifikasi lanjutan oleh tim khusus,” kata Agus Haris.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam strategi pengendalian kemiskinan, mengacu pada kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan data kemiskinan satu pintu melalui Kementerian Sosial.
“Tidak boleh ada data ganda atau simpang siur. Kita harus satu narasi, satu sistem, dan satu tujuan,” ujarnya.
Kepala BPS Kota Bontang Widiyantono menjelaskan penggunaan sistem data tunggal ekonomi atau detisime yang memuat 39 variabel, meliputi kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, dan karakteristik individu rumah tangga.
“Dari sistem detisime ini, kita bisa membagi rumah tangga dalam 10 kelompok desil. Hanya Kemensos yang memiliki akses penuh terhadap sistem ini, sehingga sinkronisasi menjadi sangat penting agar intervensi tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data ini memberikan gambaran objektif mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, bukan sekadar persepsi atau laporan warga. Dari total 27.000 kepala keluarga (KK) dalam data awal Kemensos, verifikasi awal menyisakan sekitar 24.000 KK. Angka ini akan kembali diverifikasi oleh tim lapangan khusus Pemkot Bontang.
Kepala Dinsos-PM Kota Bontang Toetoek Pribadi Ekowati menegaskan peran RT, lurah, dan camat sangat penting untuk memastikan akurasi data.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang layak menerima bantuan tapi terlewat, begitu juga sebaliknya. Semua ini harus berbasis fakta lapangan,” ucapnya.
Finalisasi data ditargetkan selesai pada 15 Agustus 2025, kemudian dilanjutkan verifikasi lapangan selama 10 hari kerja.
Rakor ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, Plt Kepala Bapperida Sony Suwito, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Andi Kurniawansyah, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bontang.
Sony Suwito menegaskan, data yang telah diverifikasi akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan sosial hingga tingkat kelurahan.
“Kami di Bapperida akan menjadikan data ini sebagai rujukan utama dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Andi Kurniawansyah menekankan pentingnya kejelasan regulasi untuk mencegah konflik data dan memastikan intervensi program sesuai ketentuan hukum.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.