Dailykaltim.co, Penajam – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, mengkritik pola bantuan pertanian yang selama ini dinilai tidak berkelanjutan dan kurang berdampak pada perbaikan sistemik.
Ia menyoroti kecenderungan program demplot (demonstration plot) yang terlalu banyak dilakukan namun minim tindak lanjut, sehingga tidak menghasilkan transformasi yang nyata dalam pola bertani petani lokal.
“Saya kemarin ada beberapa memberikan distribusi kepada kelompok-kelompok tani itu supaya memudahkan, jadi kalau ada tanahnya yang tidak subur diberikan pupuk jenis tertentu,” ujar Syahrudin saat ditemui di sela agenda kerja reses pekan ini.
Menurutnya, upaya intervensi yang dilakukan secara tepat, seperti pemberian pupuk sesuai jenis tanah, terbukti bisa memberikan hasil baik meskipun kondisi lahan tidak ideal. Namun ia menyayangkan karena pendekatan yang bersifat insidental dan tidak menyeluruh itu membuat hasilnya tidak bisa direplikasi secara luas oleh petani lainnya.
“Ternyata memang bagus hasilnya, walaupun tanahnya kering, tetapi hasilnya masih bagus. Nah, tinggal pemerintah ini secara sustainable memberikan bantuan,” lanjutnya.
Syahrudin menekankan bahwa program pertanian seharusnya diarahkan pada perbaikan jangka panjang, bukan sekadar uji coba di satu-dua titik lahan. Ia menyebut terlalu banyak proyek demplot justru membuat arah kebijakan pertanian menjadi tidak fokus dan gagal menyasar akar persoalan, seperti kualitas tanah, pengairan, dan akses sarana produksi.
“Kita ini kan terlalu banyak demplot-demplot, akhirnya tidak ada konsentrasi kita untuk mau mengarah ke perbaikan-perbaikan pertanian kita,” ujarnya dengan nada prihatin.
Lebih jauh, ia menyoroti persoalan infrastruktur irigasi skala kecil yang hingga kini belum menjadi perhatian utama. Menurutnya, selain persoalan bibit dan pupuk, kebutuhan akan sistem pengairan yang efisien juga sangat krusial untuk menunjang produktivitas lahan pertanian di PPU. Ia mendorong agar pembangunan parit-parit kecil ke lahan petani menjadi prioritas di tingkat desa dan kabupaten.
“Kalau dari kami juga mendorong hadirnya parit-parit kecil yang mengarah ke lahan pertanian, kalau parit primer itu kan beda kewenangan,” jelasnya.
[RRI | ADV DPRD PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.