Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan baru yang digagas di tingkat pusat.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengonfirmasi bahwa daerahnya telah masuk dalam skema awal pelaksanaan program tersebut, meski hingga kini belum banyak detail teknis yang bisa dijelaskan ke publik.
“Sekolah Rakyat ini salah satunya sudah ada penlok-nya, dan PPU termasuk yang ditunjuk untuk menyelenggarakan,” kata Thohiron.
Menurutnya, keberadaan lahan menjadi faktor kunci yang membuat PPU layak dijadikan lokasi pilot project. Saat ini, kata Thohiron, satu-satunya lahan milik pemerintah daerah yang masih cukup luas dan potensial untuk pembangunan sekolah berada di wilayah pesisir Lawe-Lawe.
“Kalau untuk PPU, satu-satunya tanah yang potensial itu ada di Lawe-Lawe, sekitar 6 hektare, dan itu yang paling memungkinkan,” jelasnya.
Namun di balik kesiapan lahan, muncul sejumlah pertanyaan kritis terkait arah dan substansi dari program tersebut. Beberapa akademisi, kata Thohiron, sempat menyuarakan keberatan. Kritik utamanya terletak pada prioritas anggaran. Mereka mempertanyakan kenapa harus membangun institusi pendidikan baru, alih-alih memperkuat dan meningkatkan fasilitas sekolah yang sudah ada.
Thohiron memahami kritik tersebut, tapi ia juga menyadari bahwa setiap pemerintahan memiliki pendekatan dan agenda berbeda.
“Tapi namanya pemerintahan baru, pasti ingin ada cara atau pendekatan lain. Kalau saya lihat, Sekolah Rakyat ini juga tidak berada di bawah Dinas Pendidikan, tapi justru di bawah Kementerian Sosial,” ujarnya.
Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan kenapa program ini menimbulkan tanda tanya. Sebuah lembaga pendidikan formal umumnya berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan daerah. Namun Sekolah Rakyat justru diluncurkan dari kementerian yang selama ini identik dengan program perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita belum tahu latar belakangnya seperti apa. Ini kan program unggulannya Pak Prabowo,” tambahnya, merujuk pada sosok Menteri Pertahanan RI yang kini juga menjadi Presiden terpilih.
Ketidakjelasan lainnya, menurut Thohiron, terletak pada bentuk institusional dari sekolah tersebut. Apakah Sekolah Rakyat akan berjalan seperti sekolah dasar biasa, atau justru dirancang menjadi sekolah terpadu satu atap yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi?
“Apakah nanti Sekolah Rakyat ini akan sama dengan SD biasa ataukah jadi sekolah satu atap, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu belum jelas. Sekarang masih sebatas wacana,” ujarnya.
Kebingungan lain juga muncul soal standar kurikulum yang akan digunakan. Thohiron mengatakan, pihaknya belum mendapatkan penjelasan apakah kurikulum yang akan diterapkan mengacu pada standar nasional dari Kementerian Pendidikan, atau dibuat secara terpisah dan eksperimental oleh Kementerian Sosial.
“Kemudian, apakah sekolah ini akan mengacu ke kurikulum Dinas Pendidikan atau bagaimana? Itu juga belum tahu,” katanya.
Meski begitu, Thohiron menilai bahwa gagasan mendirikan sekolah dengan sistem asrama atau boarding school bukanlah ide buruk. Ia melihat potensi positif dalam pendekatan ini, terutama dalam hal menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan terstruktur bagi para siswa.
“Tapi kalau konsepnya boarding school, sebenarnya bagus. Sekolah yang ideal itu memang boarding school, supaya anak-anak fokus belajar,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas harus dibangun dengan visi jangka panjang.
[RRI | ADV DPRD PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.