Dailykaltim.co, Penajam – Pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu contohnya adalah fasilitas asrama haji di kawasan Islamic Center yang pernah disewakan untuk kegiatan penginapan, tetapi kerja sama pemanfaatannya tidak berlanjut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah masih mempunyai sejumlah aset yang berpotensi dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan.
Namun, keberhasilan pemanfaatan aset tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bangunan. Kondisi pasar dan peluang usaha juga memengaruhi minat pihak yang ingin menyewa atau mengelolanya.
“Memang saat ini kita memiliki sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Muhajir.
Ia menjelaskan, terdapat aset yang secara fisik tersedia tetapi belum memiliki daya tarik ekonomi yang cukup bagi calon penyewa atau pengelola. Karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar sebelum menentukan bentuk pemanfaatan suatu fasilitas.
“Ada aset yang tersedia, tetapi belum cukup menarik bagi pihak yang ingin menyewa atau mengelolanya,” jelasnya.
Muhajir mencontohkan gedung yang berada di kawasan Islamic Center PPU. Di lokasi tersebut terdapat fasilitas asrama haji yang dinilai mempunyai potensi pemanfaatan untuk kegiatan penginapan.
“Contohnya adalah gedung di kawasan Islamic Center. Di sana terdapat fasilitas asrama haji yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penginapan atau hotel,” katanya.
Ia mengungkapkan, fasilitas tersebut sebelumnya pernah dimanfaatkan melalui mekanisme sewa selama kurang lebih dua tahun. Namun, pihak penyewa kemudian memutuskan tidak melanjutkan kontrak karena kondisi usaha yang dinilai kurang mendukung.
“Fasilitas tersebut sempat disewa dan dimanfaatkan selama kurang lebih dua tahun. Namun, karena kondisi usaha yang kurang mendukung, pihak penyewa tidak melanjutkan kontraknya,” jelasnya.
Menurut Muhajir, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa potensi pendapatan dari aset pemerintah harus memperhitungkan kelayakan usaha dan permintaan pasar. Pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan bangunan tanpa menilai apakah fasilitas tersebut memiliki peluang dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset daerah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar,” ungkapnya.
Selain fasilitas penginapan, Muhajir menyebut adanya gedung dan sarana olahraga milik pemerintah yang berpotensi menghasilkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan. BKAD berencana melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pengelola fasilitas untuk melihat kemungkinan peningkatan pemanfaatan aset tersebut.
“Kami ingin melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pengelola fasilitas tersebut untuk melihat kemungkinan optimalisasi pemanfaatannya,” katanya.
Ia berharap aset yang sudah dibangun menggunakan anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat lebih luas dan tidak hanya menimbulkan kebutuhan biaya pemeliharaan.
“Tujuannya agar aset yang sudah dibangun tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” tandasnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
