Dailykaltim.co, Penajam – Pengembangan fasilitas wisata di kawasan Pantai Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menghadapi persoalan kepemilikan lahan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyebut sebagian aset atau lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata di kawasan tersebut bukan milik pemerintah daerah.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengatakan persoalan penguasaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan apabila pemerintah ingin mengembangkan infrastruktur wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pembangunan fasilitas pariwisata membutuhkan kepastian mengenai status aset agar pemerintah daerah dapat merencanakan pemanfaatannya sesuai ketentuan.
“Pemerintah daerah perlu memikirkan bagaimana membangun infrastruktur pariwisata yang dapat mendukung kegiatan ekonomi sekaligus menjadi sumber PAD,” ujar Muhajir.
Ia menjelaskan, Pantai Nipah-Nipah menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, pengembangan fasilitas pemerintah di kawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemilikan lahan yang saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.
“Salah satu contohnya adalah kawasan Pantai Nipah-Nipah. Saat ini, sebagian aset atau lahan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata bukan merupakan milik pemerintah daerah,” jelasnya.
Muhajir mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan wisata. Salah satu pilihan yang dapat dipikirkan pemerintah daerah adalah penataan status aset atau kemungkinan pembebasan lahan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan kemungkinan pembebasan atau penataan aset agar nantinya fasilitas tersebut dapat dikelola secara lebih optimal,” katanya.
Menurutnya, status kepemilikan lahan menjadi penting karena pemerintah memiliki batasan dalam membangun fasilitas di atas aset yang bukan berada dalam penguasaannya. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah memerlukan kepastian legal dan administrasi agar pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau asetnya masih dimiliki masyarakat, tentu pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk membangun infrastruktur di atasnya,” ungkapnya.
Muhajir menilai pengembangan kawasan wisata seharusnya disiapkan melalui strategi jangka panjang, bukan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas secara fisik. Dengan pengelolaan yang lebih terencana, kawasan wisata diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang penerimaan daerah.
“Jadi, ke depan kita harus mulai memikirkan strategi pengelolaan kawasan pariwisata yang lebih terencana,” tutupnya.
[PRD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.
