- Pemkab Kubar Tanggapi Pandangan DPRD Soal LKPj 2024
- Pemkab Kukar Resmikan Gedung Baru PKK Tenggarong
- Pemkab Berau Lantik Ribuan PPPK, Siap Tingkatkan Layanan Publik
- Pemkab Kutim Gelar Seminar Transformasi Pertanian
- Indonesia Perkuat QRIS dan GPN Hadapi Tekanan Global
- Kukar Fokus Pemerataan Infrastruktur pada Musrenbang 2026
- Balikpapan Tuan Rumah Hari Otonomi Daerah 2025
- Dekranasda Kubar Kenalkan Produk Lokal di Kaltim Fair 2025
- RSUD Inche Abdoel Moeis Siap Naik Kelas dengan Mitra Australia
- Pemkot Bontang Perkuat Keluarga Harmonis Lewat Bimbingan Pranikah
- Pemkab Kutim Sapa Warga Pedalaman Long Mesangat dan Busang
- Pasca PSU Kukar, Sekda Kumpulkan Camat Bahas Evaluasi dan Partisipasi Pemilih
- PPU Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program Gratispol
- Pemkab Mahulu Gelar Diklat Manajemen Strategis untuk ASN
- Wabup Waris Sidak Pasar Nenang, Prioritaskan Pedagang Lokal
- Pemerintah Resmikan Hari Keris Nasional, Angkat Warisan Budaya
- Pemkab Kutim Resmikan Gedung Kwaran Pramuka Long Mesangat
- Pemkot Samarinda dan Pengadilan Agama Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
- Diskominfo PPU Gelar Pelatihan Jurnalistik untuk KIM Desa
- Pemkot dan DPRD Balikpapan Bahas RPJMD 2025–2029
Penulis: Redaksi Daily Kaltim
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat terus bertambahnya jumlah aset daerah yang dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, kawasan yang kini menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski status wilayahnya beririsan dengan yurisdiksi Otorita IKN, pembangunan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih terus dilakukan, khususnya untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat. “Kalau itu pasti bertambah terus, karena kalau alokasi untuk pembangunan di wilayah Sepaku itu kan enggak berhenti sampai sekarang. Contoh, kayak pemenuhan prasarana rutin pelayanan dasar seperti sekolah dan jalan, tetap ada,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir. Menurut…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih terus berupaya menuntaskan proses sertifikasi aset tanah milik daerah. Dari total sekitar 900 bidang tanah yang tercatat sebagai aset pemerintah, baru sekitar 200 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi. Proses legalisasi tersebut masih berjalan secara bertahap, dan ditargetkan dapat dikejar dalam waktu dekat meskipun sejumlah tantangan administratif masih dihadapi di lapangan. “Kalau sertifikat yang sudah terbit, itu masih 200 sertifikat lebih. Dari total aset kita yang tanah, itu masih sekitar 900-an. Masih banyak yang belum tuntas,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, saat dikonfirmasi, pekan ini.…
Dailykaltim.co, Penajam – Upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mempercepat sertifikasi aset milik daerah tahun ini menghadapi tantangan dari sisi anggaran nasional. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU mengungkapkan bahwa usulan tambahan sertifikasi sebanyak 200 bidang tanah yang sebelumnya diajukan di luar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kini dialihkan ke skema anggaran rutin Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Sebelum ada efisiensi anggaran, di luar dari jatah PTSL yang ada, itu kita usulkan juga 200 tambahan untuk yang sertifikatnya Pemda. Diterima lah oleh kawan-kawan kita di BPN, diusulkan,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat dikonfirmasi, awal pekan ini.…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus mempercepat upaya penertiban aset milik daerah. Tahun ini, BKAD secara signifikan meningkatkan jumlah pengajuan sertifikasi tanah, termasuk tanah di bawah badan jalan, sebagai bagian dari langkah strategis pengamanan aset. “Salah satu aset kita yang masih belum bersertifikasi, salah satunya juga aset di tanah di bawah jalan itu,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui di ruang kerjanya. Tanah di bawah badan jalan selama ini kerap luput dari perhatian karena dianggap sudah otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah. Padahal, dalam aspek hukum pertanahan, dokumen sertifikat…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus mempercepat upaya penertiban aset milik daerah. Tahun ini, BKAD secara signifikan meningkatkan jumlah pengajuan sertifikasi tanah, termasuk tanah di bawah badan jalan, sebagai bagian dari langkah strategis pengamanan aset. “Salah satu aset kita yang masih belum bersertifikasi, salah satunya juga aset di tanah di bawah jalan itu,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui di ruang kerjanya. Tanah di bawah badan jalan selama ini kerap luput dari perhatian karena dianggap sudah otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah. Padahal, dalam aspek hukum pertanahan, dokumen sertifikat…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mulai memfokuskan langkah sertifikasi aset pada bidang tanah yang berada di bawah badan jalan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset milik daerah sekaligus memastikan legalitas lahan yang selama ini digunakan untuk fasilitas umum. “Itu memang menjadi target kita sekarang untuk kita proses menjadi sertifikasi lahan. Jadi tanah kita yang belum bersertifikasi, besarannya itu di tanah bawah jalan,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui pekan ini. Tanah di bawah badan jalan merupakan salah satu kategori aset tetap milik pemerintah daerah…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus melanjutkan proses penertiban aset barang milik daerah. Setelah sukses menggelar lelang tahap pertama, BKAD kini tengah menjalankan inventarisasi untuk menyiapkan lelang kedua yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Proses ini menyasar aset-aset yang sudah tidak fungsional dan tidak memiliki nilai guna, termasuk peralatan kantor dan perlengkapan penunjang operasional di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). “Untuk yang lelang kedua ini, proses inventarisirnya ini lagi kita jalankan. Tetap kan itu rutin kita lakukan,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui di kantornya, awal pekan ini. Muhajir…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kembali mempersiapkan proses lelang tahap kedua terhadap sejumlah barang milik daerah yang sudah tidak lagi berfungsi. Setelah sukses melaksanakan lelang pertama, BKAD kini tengah menghimpun aset-aset tambahan untuk dilepas secara resmi melalui mekanisme lelang terbuka. “Kalau untuk yang dilelang kemarin, sudah kita lakukan. Itu yang seperti peralatan mesin. Ini juga lagi menghimpun termasuk aset-aset lain,” kata Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui di kantornya, awal pekan ini. Aset yang dimaksud meliputi berbagai peralatan mesin kantor yang sudah tidak dapat digunakan lagi, kendaraan dinas yang…
Dailykaltim.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menata kembali pengelolaan barang milik daerah, khususnya aset-aset berusia tua yang sudah tidak lagi memiliki nilai fungsi. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyatakan bahwa aset seperti peralatan mesin kantor yang sudah tidak digunakan perlu segera diajukan untuk pemusnahan agar tidak membebani neraca daerah. “Untuk yang aset berusia 10 tahun, secara data semua ada,” ujar Kepala BKAD PPU, Muhajir, saat ditemui di ruang kerjanya pekan ini. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar aset berusia di atas 10 tahun tercatat sebagai peralatan elektronik, seperti komputer, printer, dan berbagai perlengkapan kerja lainnya yang…
Dailykaltim.co, Penajam – Upaya optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunjukkan perkembangan positif. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa realisasi PBB sejauh ini dinilai cukup baik, terlebih dengan adanya kolaborasi lintas lembaga dan program percepatan dari pemerintah pusat. “PBB kita ini realisasinya lumayan baik. Hanya saja memang saat ini kita sedang melakukan upaya-upaya terkait dengan hal-hal yang kita lakukan kerjasama dengan IKN dan Bank Tanah,” ujar Hadi. Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan terbitnya sertifikat-sertifikat baru di wilayah PPU, yang berdampak langsung terhadap pembaruan data PBB. Hadi…