Dailykaltim.co – Upaya memperkuat transparansi layanan publik kembali digaungkan pemerintah pusat. Kali ini, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bali, Rabu, 20 Agustus 2025. Acara yang difokuskan untuk wilayah tengah Indonesia itu digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar.
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pelaksanaan Asta-Cita pertama Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Direktur Informasi Publik Ditjen KPM, Nursodik Gunarjo, dijadwalkan hadir sekaligus membuka bimtek bertema “Transparansi Layanan Informasi Publik untuk Percepatan Program Prioritas Nasional”.
Berdasarkan surat undangan yang diterima InfoPublik pada Selasa, 19 Agustus 2025, dijelaskan bahwa salah satu fokus strategis dari Asta-Cita pertama adalah peneguhan nilai-nilai keterbukaan informasi publik sebagai fondasi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.
Penyelenggaraan bimtek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola dan melayani informasi publik di badan publik. Selain untuk memperkuat pemahaman teknis dan substantif aparatur sipil negara (ASN), kegiatan ini juga diharapkan menjadi motor percepatan pencapaian program prioritas nasional melalui keterbukaan informasi oleh PPID.
Bimtek akan diikuti oleh perwakilan PPID dari kementerian, lembaga, Dinas Kominfo provinsi serta kabupaten/kota wilayah tengah Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, juga dijadwalkan memberikan sambutan.
Sejumlah narasumber dari berbagai instansi nasional dijadwalkan memberikan materi, di antaranya Muhammad Sumitro (Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Humas Arsip Nasional RI), Titi Susanti (Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Kemenkeu), serta Dewa Nyoman Suardana (Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali).
Kepala Biro Hukum ANRI akan membawakan materi “Praktik Pengujian Konsekuensi termasuk Penentuan Jangka Waktu Pengecualian”, sementara dari Kemenkeu akan menyampaikan tema “Praktik Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan”. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali akan menyampaikan materi bertajuk “Optimalisasi Layanan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Percepatan Program Prioritas Nasional”.
Untuk memperkuat interaksi peserta, panitia juga menyiapkan kuis berbasis platform Kahoot dengan hadiah menarik bagi peserta.
Penyelenggara berharap kegiatan ini mampu menjadi titik temu kolaboratif antar-PPID di wilayah tengah Indonesia, serta menguatkan sistem pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif dalam mendukung kinerja badan publik ke depan.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.