Dailykaltim.co, Mahulu – Dalam sebuah Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mahulu, Sekretaris Daerah (Sekda) Mahakam Ulu, Stephanus Madang, mewakili Bupati Bonifasius Belawan Geh, hadir bersama jajaran DPRD dan pejabat daerah untuk membahas arah APBD tahun 2025. Rapat tersebut, yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Mahulu, Devung Paran, mengangkat agenda penetapan Calon Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Mahulu periode 2024-2029 serta pembacaan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Mahulu tahun 2025.
Selain dihadiri oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Nor Lili Bulan dan sejumlah anggota DPRD, pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat penting lainnya, seperti Kabag OPS Polres Mahulu, Danramil Long Bagun, perwakilan OPD, dan tokoh undangan.
Dalam rapat tersebut, Devung Paran secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD Mahulu, didampingi Nor Lili Bulan sebagai Wakil Ketua I, dan Desiderius Dalung Lasah sebagai Wakil Ketua II untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Sekda Mahulu, dalam sambutannya yang mewakili Bupati, mengungkapkan bahwa APBD tahun 2025 akan segera diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan sebagai peraturan daerah.
“Diharapkan evaluasi terhadap raperda APBD tahun anggaran 2025 dapat berlangsung sesuai jadwal sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu pada awal tahun 2025,” ujarnya.
Menghadapi dinamika penerimaan daerah yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah daerah Mahulu menerapkan belanja yang lebih selektif dan mengutamakan skala prioritas agar rencana dan target dapat dicapai secara maksimal. Sekda juga menekankan bahwa proses penyusunan APBD 2025 dilakukan dengan kehati-hatian, memperhatikan aturan yang berlaku, serta menggunakan sistem pemantauan terintegrasi untuk memastikan pelaporan yang akurat.
“Sehingga harapan kita melalui proses APBD 2025 ini seluruh kegiatan perangkat daerah dapat terlaksana sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan, mempunyai manfaat yang dapat dirasakan semua masyarakat serta menjadi acuan kerja bagi semua pihak,” tambahnya.
Sekda menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan dalam APBD Mahulu 2025 mencerminkan strategi untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan kesejahteraan sosial. Menutup sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD atas partisipasi mereka dalam pembahasan anggaran ini.
“Pemerintah meyakini bahwa hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat positif dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah secara keseluruhan demi Mahakam Ulu yang maju, sejahtera, serta berkeadilan,” tutupnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.