Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen memperkuat pencegahan dan penanganan bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Langkah ini dinilai mendesak mengingat hasil Penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 menempatkan Kutim pada kategori risiko tinggi dengan nilai indeks 173,36, sementara Indeks Ketahanan Daerah (IKD) masih berada di angka 0,42. Kondisi tersebut menandakan perlunya peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana, terutama banjir.
Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim menggelar sosialisasi dokumen kontinjensi banjir di ruang Damar Gedung Serba Guna (GSG) kawasan pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa, 26 Agustus 2025. Kegiatan dibuka oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra), Trisno, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Dalam sambutannya, Trisno menyebut pemanfaatan teknologi dapat menjadi instrumen penting untuk mempermudah upaya pencegahan dan penanganan bencana.
“Melalui sistem deteksi dini penanganan bencana, diharapkan mampu meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi terutama banjir,” ujarnya.
Ia menekankan kegiatan ini berperan penting dalam melahirkan rumusan kebijakan berupa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi acuan penanganan bencana.
“Jadi jelas, siapa melakukan apa dan pada saat apa. Mengingat Kutai Timur dengan wilayah yang cukup luas dengan konsentrasi penduduk yang variatif maka diperlukan SOP yang jelas di lapangan agar jalur koordinasi bisa berjalan dengan baik. Terlebih dengan aksebilitas yang belum sepenuhnya merata. Langkah ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak,” kata Trisno yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Kutim.
Kepala Pelaksana BPBD Kutim, Sulastin, menyampaikan kegiatan yang diikuti 100 peserta ini menghadirkan narasumber dari BNPB, BPBD Provinsi Kaltim, serta BMKG. Menurutnya, ada tiga agenda utama yang dilaksanakan, yaitu sosialisasi dokumen kontinjensi banjir, gladi ruang (table top exercise), serta gladi posko (command post exercise).
”Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko banjir serta tersusunnya skenario kebijakan dan keselarasan arah kebijakan penanggulangan bencana banjir antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi,” ucap Sulastin.
Dengan adanya sosialisasi ini, Pemkab Kutim berharap strategi penanggulangan banjir dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan mampu meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.