Dailykaltim.co, Kutim – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan kesiapannya untuk mempercepat pelaksanaan tiga agenda prioritas nasional: pengendalian inflasi, digitalisasi daerah, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koordinasi Program MBG tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Selasa, 5 Agustus 2025.
Kegiatan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, itu dibuka secara daring oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, jajaran kepala daerah se-Kaltim, Forkopimda, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha. Mahyunadi hadir mewakili Pemkab Kutim bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan pejabat teknis.
“Inflasi di Kutim saat ini masih dalam kondisi stabil dan bisa kita kendalikan dengan baik. Kita juga sampaikan komitmen untuk mendukung percepatan digitalisasi daerah,” ujar Mahyunadi.
Terkait program MBG yang merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Pemkab Kutim disebut telah menyiapkan sebagian besar infrastruktur. Dari kebutuhan 41 dapur pendukung, 11 unit di antaranya telah tersedia dan siap mendukung pelaksanaan program.
“Lahan untuk pengembangan juga sudah kita siapkan. Sekarang tinggal melengkapi sisanya,” lanjut Mahyunadi. Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi tengah diperkuat melalui penunjukan narahubung oleh satgas tingkat provinsi, demi memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
Mahyunadi berharap ketiga program nasional ini dapat dilaksanakan secara simultan dalam waktu dekat, melalui sinergi kuat antar perangkat daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyoroti kondisi inflasi provinsi yang masih berada 0,23 persen di atas rata-rata nasional. Ia menargetkan penurunan angka tersebut dalam empat bulan ke depan dan mendorong partisipasi aktif seluruh sektor.
“Kita perlu dukungan dari semua sektor, termasuk perusahaan besar, agar bisa menekan inflasi. Salah satunya dengan mewujudkan swasembada pangan. Bahkan industri tambang diminta menyiapkan lahan sawah 100 sampai 200 hektare sebagai kontribusi,” tegas Seno Aji.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI dan Polri, serta koordinasi intensif antar kepala daerah untuk memastikan strategi pengendalian inflasi—seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga roadmap ketahanan pangan—dapat tercapai.
Dalam mendukung TP2DD, Pemprov Kaltim saat ini tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta elektrifikasi wilayah guna memperluas jangkauan sistem pembayaran digital, khususnya di sektor UMKM.
Namun demikian, program MBG dinilai belum berjalan optimal di sejumlah daerah. Wakil Gubernur Kaltim meminta evaluasi menyeluruh agar implementasi ke depan lebih tepat sasaran dan terukur.
Langkah strategis yang kini mulai diambil Kutai Timur menjadi sinyal positif dalam menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal. Melalui penguatan sinergi, target ambisius berupa layanan publik berbasis digital, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan bukanlah hal yang mustahil.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.