Dailykaltim.co – Pemerintah terus memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke jaringan ritel modern. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan langkah ini penting untuk menyeimbangkan ketersediaan beras di pasaran, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dengan harga terjangkau.
“Upaya pemerintah untuk menggelontorkan beras SPHP ke jaringan ritel modern memang sangat diperlukan. Selain sebagai penyeimbang harga beras di pasar tradisional, ketersediaan jenis beras yang beragam dengan harga terjangkau di ritel modern cukup penting sebagai alternatif pilihan masyarakat,” kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Arief menambahkan, kehadiran beras SPHP di ritel modern akan memberikan opsi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Beras SPHP juga perlu ada di ritel modern. Jadi masyarakat punya preferensi beragam dan tidak hanya disuguhi pilihan beras dengan spesifikasi khusus yang harganya cukup tinggi,” ujarnya.
Arief mengingatkan, produsen beras khusus tetap harus memiliki izin edar resmi dari pemerintah.
“Pemerintah pun akan mengatur regulasi beras khusus ini. Kalau kata Bapak Menko Pangan, harga beras khusus memang tidak diatur pemerintah, tapi produsen harus memegang sertifikat izin edar yang dikeluarkan pemerintah,” tegasnya.
Hasil pantauan di beberapa gerai ritel modern di Jakarta dan Depok menunjukkan stok beras masih terbatas. Beberapa rak bahkan kosong atau hanya terisi beras khusus dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan medium.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebutkan 214 kabupaten/kota akan menjadi prioritas distribusi beras SPHP. Langkah ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pengendalian kenaikan harga beras.
“Penting bagi pemerintah mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern juga. Selama ini ritel modern itu sebagai penyeimbang harga. Price maker. Artinya di ritel modern harganya sesuai dengan HET, itu pasti,” kata Ketut.
Menurutnya, jika pasokan di ritel modern terpenuhi, harga beras di pasar rakyat dapat ditekan.
“Optimalkan distribusi beras SPHP ke ritel modern dan juga ke pasar rakyat. Begitu di ritel modern terpenuhi, banyak beras SPHP-nya, maka dengan sendirinya nanti harga beras minimal diam dan mengarah ke bawah,” ujarnya.
Hingga 3 September 2025, realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember mencapai 126,2 ribu ton. Rata-rata penjualan harian berada di angka 5.900 ton, dengan capaian tertinggi 9.700 ton pada 30 Agustus.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan pihaknya telah melakukan relaksasi alur distribusi agar penyaluran beras lebih cepat.
“Ini menjadi concern kita (agar) minggu ini kita fokus bagaimana kita bisa menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Jadi silahkan digelontorkan. Kemudian terkait dengan kendala di pasar, kita sudah membuat relaksasi. Pengecer pasar (bisa) ajukan manual. Nanti tim dari Bulog akan meng-input (Klik SPHP) sesuai dengan user dari masing-masing pengecer tadi,” jelasnya.
Suyamto menambahkan, sekitar 10 kabupaten/kota, terutama di Papua, masih menghadapi kendala distribusi karena biaya angkut yang tinggi.
“Dari 214 kabupaten/kota itu, memang ada sekitar 10 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum bisa dijalankan beras SPHP. Ini kebanyakan di Papua karena memang biaya angkut dari gudang Bulog ke lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi. Jadi kami mengusulkan kita buka gudang filial di situ,” katanya.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap ketersediaan beras SPHP di ritel modern dan pasar rakyat semakin meningkat, sehingga harga beras dapat lebih stabil di seluruh wilayah Indonesia.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.