Dailykaltim.co – Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius, dengan prevalensi mencapai 21,5 persen. Untuk mencapai target penurunan menjadi 14,2 persen pada tahun 2029, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kebijakan. Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan dasbor stunting, yang bertujuan mendorong kolaborasi dan kebijakan berbasis presisi di antara berbagai kementerian dan lembaga.
Dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kemenko PMK berupaya memperkuat strategi penanganan stunting melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, menggarisbawahi pentingnya penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah stunting secara efektif.
Dalam mendukung upaya tersebut, Sekretaris Kemenko PMK menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga sebagai langkah awal penurunan stunting.
“Kita harus membangun kebijakan yang konvergen agar permasalahan stunting dapat dilihat secara bersama dan intervensi dilakukan pada lokus, sasaran, dan waktu yang sama,” katanya.
Imam juga menegaskan bahwa kebijakan berbasis data merupakan fondasi utama untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Data yang digunakan harus mencakup faktor penyebab langsung, seperti nutrisi dan kesehatan, serta faktor tidak langsung, termasuk kesejahteraan, akses layanan kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan literasi keluarga.
“Presisi berarti tepat sasaran, tepat lokasi, tepat penerima, dan tepat waktu. Ini hanya bisa dilakukan dengan data yang terintegrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa teknologi memiliki peran krusial dalam mendukung kolaborasi dan konvergensi kebijakan. Teknologi diharapkan dapat mendukung analisis dan simulasi intervensi kebijakan secara akurat, khususnya dalam penanganan stunting. Kegiatan ini juga menyoroti penggunaan Precision Policy Platform Dashboard, sebuah platform yang dirancang untuk mengintegrasikan data, mengidentifikasi tren, dan memvisualisasikan data geospasial.
Imam berharap platform tersebut dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh satu kementerian, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting. Co-founder dan CEO Skyral, Jason Kennedy, sebagai narasumber, menjelaskan bahwa platform ini membantu dalam penyusunan kebijakan berbasis data.
Platform ini memiliki tiga fungsi utama: pertama, mengintegrasikan data multisektoral secara real-time, memungkinkan simulasi terus diperbarui dan kemajuan di lapangan dipantau. Kedua, dengan integrasi data geospasial, dasbor ini interaktif, memungkinkan pengguna memilih fitur dan informasi relevan. Ketiga, melalui algoritma dan pemodelan, pemerintah dapat mensimulasikan berbagai skenario kebijakan untuk menemukan titik optimal dalam intervensi di daerah atau sasaran tertentu.
“Platform ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang evidence-based dan dapat diakses oleh berbagai kementerian serta lembaga melalui sistem manajemen akses yang terintegrasi,” ujar Jason.
Kegiatan pilot showcase precision policy platform dashboard ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas kementerian dan lembaga dalam mencari alternatif baru demi menciptakan ekosistem penanganan stunting yang lebih baik di Indonesia.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.