Dailykaltim.co – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja dengan pelatihan dan akreditasi mediator hubungan industrial (HI) di tahun mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat bertemu dengan Deputy Undersecretary for International Affairs US Department of Labor, Thea Lee, di Kantor PBB, Jenewa, Swiss, Senin (10/6/2024).
“Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas mediator HI dalam menyelesaikan perselisihan,” ujar Indah dalam keterangan yang diterima InfoPublik pada Selasa (11/6/2024).
Indah mengapresiasi dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam membangun kapasitas mediator Indonesia melalui sesi berbagi di Washington DC bulan lalu.
“Sesi tersebut memberikan wawasan berharga untuk memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia, termasuk peningkatan proses bisnis, kualitas mediator, dan pemanfaatan teknologi terbaik yang tersedia,” tambahnya.
Topik penting lain yang dibahas adalah kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan. Standar K3 yang ketat penting untuk melindungi keselamatan dan produktivitas pekerja serta menarik investasi lebih besar.
“K3 harus menjadi prioritas utama dalam negosiasi perjanjian mineral kritis antara Indonesia dan AS,” jelas Indah.
Kerja sama ini juga mencakup inisiatif K3 yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pemantauan dan evaluasi kepatuhan K3 untuk meningkatkan standar keselamatan di sektor pertambangan dan sektor lainnya.
Kedua negara juga membahas kolaborasi dalam platform Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan standar ketenagakerjaan di wilayah Indo-Pasifik.
“Kemitraan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ucap Indah.
Indonesia menyadari dampak besar kemajuan teknologi terhadap lanskap ketenagakerjaan dalam konteks digitalisasi. Indonesia dan AS sepakat melakukan penelitian bersama mengenai pekerja platform digital.
“Kami ingin fokus pada hubungan kerja dan dialog sosial untuk memastikan pekerja digital mendapatkan perlindungan yang memadai,” kata Indah.
Indonesia dan AS berencana meningkatkan dialog dan pertukaran kebijakan ketenagakerjaan melalui forum internasional seperti International Labor Organization (ILO), G20, dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk memastikan standar tenaga kerja internasional dipenuhi dan hak-hak pekerja dilindungi secara konsisten.
Indah optimis bahwa kerja sama yang kuat antara Indonesia dan AS di bidang ketenagakerjaan akan terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kedua negara.
“Saya berharap hubungan bilateral ini akan terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Indah Anggoro Putri.
Pertemuan antara Kemnaker RI dan Kemnaker AS ini diadakan untuk membahas berbagai isu penting di bidang ketenagakerjaan dan diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral serta memberikan manfaat signifikan bagi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.