Dailykaltim.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan US Agency for International Development (USAID) untuk mendukung keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program ekonomi biru.
Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ekonomi biru dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
“Mengarus-utamakan gender menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan ekonomi biru yang inklusif,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, saat membuka Pertemuan Nasional tentang Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/3/2024).
Acara dengan tema “Inspiring Inclusion” ini bertujuan untuk menyatukan pejabat pemerintah, pemangku kepentingan sektor perikanan, dan mitra pembangunan guna membahas strategi pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Trenggono menjelaskan bahwa program ekonomi biru KKP mencakup sejumlah inisiatif, seperti perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan yang terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, serta berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi aktif nelayan.
Berdasarkan data dari KKP, jumlah perempuan yang terlibat dalam berbagai bidang usaha perikanan, termasuk nelayan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam, mencapai 148.221 orang dari total 1.449.681 pelaku usaha perikanan yang tercatat.
Untuk meningkatkan peran perempuan dan penyandang disabilitas dalam sektor kelautan dan perikanan, KKP telah mengambil sejumlah langkah, mulai dari penetapan kebijakan hingga peningkatan alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender.
Salah satu kebijakan yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 51 Tahun 2016, Permen KP Nomor 43 Tahun 2023, dan Keputusan Menteri KP Nomor 84 Tahun 2020. Selain itu, KKP juga melibatkan perempuan dan disabilitas dalam program pembangunan kampung nelayan modern dan kampung perikanan budidaya, serta memberikan fasilitas pendidikan gratis kepada anak-anak pelaku utama perikanan.
KKP juga memberikan pelatihan tentang penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan ikan kepada kelompok perempuan dan disabilitas. Mereka juga memfasilitasi akses permodalan dan memberikan bantuan sarana usaha seperti alat penangkapan ikan, peralatan budidaya, dan mesin pengolahan hasil perikanan.
“Meningkatkan pengarusutamaan gender adalah prioritas kami. Kami telah meningkatkan alokasi anggaran untuk pengarusutamaan gender dari Rp288 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp662 miliar pada tahun 2024,” tambah Menteri Trenggono.
Erin Nicholson, Wakil Direktur USAID Indonesia, menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah fokus utama USAID dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dia juga menegaskan bahwa partisipasi ekonomi perempuan adalah kunci untuk mencapai keamanan dan stabilitas yang lebih besar di seluruh dunia.
Melalui program USAID Bersama Kelola Perikanan (Ber-IKAN), USAID Indonesia berupaya memberdayakan perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam peningkatan ekonomi dan dukungan terhadap perikanan yang berkelanjutan.
“Partisipasi aktif ekonomi perempuan merupakan elemen kunci dalam memperkuat keamanan dan stabilitas global. Mari jadikan pertemuan ini sebagai awal untuk bertindak, sebagai katalisator,” pungkasnya.
[RRI]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.