Dail;ykaltim.co, Samarinda – Tim Kementerian Republik Indonesia bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Samarinda, Selasa (11/11/2025), untuk membahas perkembangan pelaksanaan fasilitas Project Development Facility (PDF) dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pengembangan RSUD Inche Abdoel (IA) Moeis.
Pertemuan berlangsung di Balai Kota Samarinda dan dihadiri oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Bapperida Ananta Fathurrozi, Kepala Dinas Kesehatan Ismed Kusasih, dan Kepala Bapenda Cahya Ernawan.
Dalam pertemuan itu, Andi Harun menyoroti pentingnya mitigasi risiko dan mekanisme koordinasi yang kuat pada setiap tahapan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Ia menilai, proyek KPBU yang berjalan paralel dengan skema Kerja Sama Operasional (KSO) berpotensi menimbulkan risiko koordinasi dan tumpang tindih tanggung jawab jika tidak diatur secara matang.
“Dua skema ini (KPBU dan KSO, Red) memiliki potensi interface risk (risiko yang timbul dari interaksi atau hubungan antara dua atau lebih sistem, proses, atau entitas yang berbeda, Red) yang perlu diantisipasi sejak awal. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, bisa terjadi tumpang tindih tugas dan bahkan saling lempar tanggung jawab. Karena itu, mitigasi risiko yang bersifat permanen dan disepakati bersama sangat diperlukan,” tegas Andi Harun.
Ia juga menyoroti kompleksitas hukum dan pengaturan dalam pelaksanaan KSO, termasuk perlunya peraturan internal yang jelas mengenai pembagian hasil dan mekanisme kerja sama. Menurutnya, celah hukum yang tidak diantisipasi sejak dini bisa menimbulkan temuan audit di kemudian hari.
Andi Harun menambahkan, proyek KPBU dengan masa kerja sama panjang, mencapai 15–20 tahun, memerlukan perencanaan jangka panjang yang fleksibel agar dapat menyesuaikan kebutuhan pelayanan tanpa merugikan pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin di kemudian hari justru muncul persoalan akibat kontrak yang kaku. Setiap skema harus disiapkan dengan proyeksi matang, baik dari sisi keuangan, pelayanan, maupun hukum,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan transparan terhadap performa mitra swasta, karena keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Kinerja mitra swasta harus terus dipantau secara transparan. Kalau kualitas layanan menurun, reputasi pemerintah ikut terdampak. Maka mekanisme pengawasan dan pembagian hasil harus dirumuskan secara adil dan terbuka,” imbuhnya.
Menutup pertemuan, Andi Harun menyatakan bahwa Pemkot Samarinda terbuka terhadap berbagai model kerja sama, selama aspek mitigasi risiko dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
“Silakan proses ini terus berjalan. Yang penting, semua celah kelemahan bisa kita petakan bersama dan segera kita tindak lanjuti. Semakin cepat kita bersinergi, semakin baik hasilnya,” pungkasnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.