Dailykaltim.co – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan yang kembali melakukan pelanggaran setelah sebelumnya dikenai sanksi, kata Prabowo, dapat dicabut seluruh izinnya.
Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla, gempa di Nusa Tenggara Timur, Kapal Virgo, dan jurnalis di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Prabowo menyoroti laporan Kapolri mengenai 95 korporasi yang dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, kebakaran yang dilakukan secara sengaja tidak boleh dibiarkan.
“ Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan. Kebakaran yang disengaja yang tadi oleh Kapolri dilaporkan sampai dengan 95 korporasi, saya kira ini sudah tidak boleh dibiarkan,” ujar Prabowo.
Presiden meminta hasil penilaian terhadap korporasi tersebut diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Kejaksaan.
Menurut Prabowo, langkah itu harus ditindaklanjuti dengan penegakan aturan secara konsisten. Terutama terhadap perusahaan yang sudah pernah menerima sanksi namun kembali melanggar.
“Kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain. Kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.
Pencabutan izin, kata Prabowo, tidak boleh menghentikan penyelidikan apabila aparat menemukan dugaan tindak pidana. Ia meminta proses hukum tetap berjalan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Bila perlu setelah dicabut tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” ujarnya.
Prabowo juga meminta Menteri Hukum bersama kementerian terkait mengkaji penguatan sanksi bagi pelaku karhutla. Pemerintah, menurut dia, dapat mengusulkan perubahan undang-undang kepada DPR jika diperlukan agar hukuman terhadap pelanggaran pembakaran hutan dan lahan menjadi lebih berat.
Ia menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh ditoleransi, termasuk dengan alasan kebutuhan masyarakat maupun kearifan lokal. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan lahan, tetapi pembakaran tidak dapat menjadi pilihan.
“Saya sudah katakan jangan ada alasan rakyat, kearifan lokal dan sebagainya. Kalau rakyat butuh, kita akan bantu, bukan lahan. Tapi ini benar-benar tidak boleh berlanjut. Tidak boleh ada lagi kebakaran hutan untuk buka lahan atau alasan apa pun,” kata Prabowo.
Presiden juga meminta Kapolri mengerahkan jajaran untuk menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat secara mendalam. Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang menyeluruh terhadap praktik pembakaran lahan.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak,” ujar Kepala Negara.
Selain kepada aparat penegak hukum, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri menggerakkan pemerintah daerah untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia menilai kepemimpinan pemerintah daerah penting dalam memastikan pencegahan berjalan sampai ke tingkat lapangan.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.