Dailykaltim.co – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus seluruh peraturan teknis yang diterbitkan kementerian tanpa izin langsung dari Presiden. Ia menegaskan, keputusan presiden sudah cukup sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Arahan ini disampaikan Presiden saat sesi tanya jawab bersama para ekonom dan pengusaha dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8/4/25.
“Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu? Pertek-pertek. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden,” ujar Prabowo.
Presiden menilai keberadaan Peraturan Teknis kerap menghambat eksekusi di lapangan dan bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi. Ia meminta kementerian tak lagi menerbitkan aturan tambahan tanpa persetujuannya.
“Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Mudahkan,” tegasnya.
Kepala Negara juga memerintahkan penghapusan regulasi yang dianggap tidak masuk akal. Ia mendorong penyederhanaan prosedur guna mendorong pertumbuhan dunia usaha.
“Jadi seperti ini, tolong kasih tahu kita. Mana yang pelaksananya tidak bagus. Kita segera akan bertindak. Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha,” lanjut Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh pejabat pemerintah melakukan evaluasi atas kebijakan yang selama ini berjalan, khususnya terkait dengan praktik impor dan penyelundupan barang. Ia menyoroti kinerja instansi seperti Bea Cukai agar tak memperumit prosedur yang justru merugikan negara.
“Ya kita introspeksi diri ya. Kita harus introspeksi diri. Institusi-institusi kita harus beres. Bea cukai. Harus beres, jangan macem-macem lagi. Cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Penyelundupan harus kita hentikan. Mengancam industri kita. Mengancam rakyat kita. Mengancam pekerjaan rakyat kita,” katanya.
Lebih jauh, Prabowo meminta seluruh pejabat bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka keluarkan. Ia memperingatkan agar tak terlibat dalam praktik yang bisa menyengsarakan rakyat.
“Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi. Rakyat kita banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Ini saya kasih peringatan,” ujar Prabowo.
Di akhir sesi, Presiden menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari peserta Sarasehan Ekonomi dan meminta agar laporan terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan segera disampaikan apabila ditemukan kendala atau penyimpangan.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.