Dailykaltim.co, Mahulu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahulu, Rabu (10/9/25). Forum ini dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, serta perwakilan masyarakat.
Dengan tema “Peningkatan Peran serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi”, acara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Mahulu, Agustinus Teguh Santoso mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Dalam sambutannya, ia menegaskan perlunya sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.
“PSU yang pernah kita alami harus menjadi pengalaman berharga dan pelajaran besar agar tidak terulang lagi di masa depan. PSU itu memakan banyak biaya, tenaga, waktu, dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan,” tegas Agustinus.
Ia menambahkan, demokrasi tidak berhenti pada proses pencoblosan semata. “Pengawasan bukan hanya tugas penyelenggara, melainkan juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Perjalanan demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan, tetapi juga pada upaya menjaga, mengawal, dan memastikan seluruh proses berlangsung jujur, adil, dan berintegritas,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, hadir sebagai narasumber utama. Ia menegaskan bahwa keterbatasan jumlah personel membuat partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah kecurangan pemilu.
Dalam paparannya, Galeh juga menyinggung dinamika pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahulu. Meski sempat muncul provokasi di media sosial, ia menilai masyarakat tetap menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Ini bukti bahwa kualitas demokrasi di Mahakam Ulu semakin matang. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan pemilu tidak harus selalu formal. Menurutnya, masyarakat bisa berkontribusi dengan menolak politik uang, menyebarkan informasi benar, menjaga keamanan lingkungan, hingga berani bersuara jujur. Bentuk pengawasan moral seperti ini dinilainya sama penting dengan pengawasan teknis yang dilakukan Bawaslu.
Selain Galeh, hadir pula anggota Bawaslu Provinsi Kaltim lainnya, Mario Hadi dan Endang Setiamini, yang mempertegas dukungan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di daerah perbatasan.
Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi bersama anggota DPR RI Komisi II, Edi Oloan Pasaribu, serta Ebin Marwi, mantan anggota Bawaslu Provinsi Kaltim periode 2018–2023. Forum tersebut meneguhkan komitmen lintas sektor – pemerintah daerah, Bawaslu, DPR RI, aparat keamanan, hingga masyarakat – untuk bergandengan tangan menjaga demokrasi di Mahulu agar tetap bersih, jujur, dan berintegritas.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.