Dailykaltim.co, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) periode 2025–2030. Penetapan tersebut dilakukan melalui Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Mudyat memperoleh dukungan mayoritas suara, mengungguli dua calon lainnya, yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Ia juga ditetapkan sebagai ketua formatur yang akan menyusun jajaran Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Dengan keputusan ini, Mudyat melanjutkan kepemimpinan AKPSI yang sebelumnya diemban oleh Bupati Seruyan, Yulhaidir.
Dalam sambutannya usai terpilih, Mudyat menegaskan perlunya memperkuat peran AKPSI sebagai wadah perjuangan bagi daerah penghasil sawit. Ia menilai kontribusi industri sawit terhadap kesejahteraan masyarakat daerah masih jauh dari ideal.
“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami. Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, persoalan pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” terang Mudyat Noor.
Menurutnya, minimnya kendali daerah atas operasional perkebunan menciptakan situasi yang ia gambarkan sebagai “negara dalam negara”, mengingat luasnya lahan dan besarnya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan industri sawit. Karena itu, ia menekankan pentingnya advokasi kolektif untuk memperjuangkan regulasi yang lebih adil terkait pendapatan daerah dari sektor perkebunan.
“Karena itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Khusus di wilayah Penajam Paser Utara, Mudyat menyoroti dampak perkebunan dan pabrik sawit terhadap lingkungan serta pola pengembangan pertanian pangan. Ia menilai perlunya penguatan posisi daerah dalam memperjuangkan retribusi Tandan Buah Segar (TBS) serta peningkatan alokasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar lebih berpihak kepada wilayah produksi.
Ia menegaskan, fokus kepengurusan AKPSI periode ini bukan pada figur kepemimpinan, melainkan pada strategi memperkuat posisi daerah penghasil sawit di tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” tutupnya.
Munas II AKPSI juga dirangkai dengan peringatan Hari Sawit Nasional, yang dihadiri oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Plh. Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari berbagai daerah di Indonesia.
[UHD | ADV DISKOMINFO PPU]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.