Dailykaltim.co, Kutim – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur (Kutim) menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada Jumat (21/3/25) di Ruang Rapat Kantor Disdukcapil. Forum ini dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah daerah, Ketua Forum RT, dan Kepala Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutim, dengan tujuan utama merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan menyinergikan program prioritas daerah.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, mengungkapkan bahwa RKPD 2026 akan mengusung 50 program unggulan, termasuk pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
“Mesin layanan mandiri ini diharapkan dapat mempermudah akses administrasi kependudukan bagi masyarakat,” tegas Jumeah.
Dalam forum tersebut, peserta memberikan berbagai masukan, termasuk perlunya sinkronisasi data kependudukan untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial, BPJS, dan program pendidikan.
“Data yang terpadu akan memudahkan pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi bantuan serta memetakan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Perwakilan Forum RT dan BPD Kutim juga menekankan pentingnya transparansi data, terutama terkait dengan penduduk tetap dan migrasi. Mereka mengusulkan perbaikan fasilitas di kantor Disdukcapil, termasuk perluasan lahan parkir, pemasangan CCTV, serta penyediaan ruang istirahat bagi masyarakat dari daerah jauh. Sebagai tindak lanjut, Disdukcapil Kutim berencana membangun 139 unit ADM di seluruh desa dan 2 unit di kelurahan, guna mempercepat pelayanan dokumen kependudukan secara mandiri.
“ADM akan memangkas biaya dan waktu masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil,” jelas Jumeah.
Ia menambahkan bahwa pengadaan ADM sejalan dengan visi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Jumeah berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memprioritaskan alokasi dana 2026 untuk program ini.
“Kami harap TAPD dapat mendukung penuh agar ADM segera terwujud tahun depan,” imbuhnya.
Jumeah menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga mendorong integritas birokrasi.
“Dengan ADM, kami ingin membuktikan bahwa Kutim mampu menjadi contoh daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk merealisasikan masukan dari peserta, termasuk memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kutim dapat menjadi wilayah yang lebih inklusif dan mudah diakses dalam layanan dasar bagi seluruh masyarakat.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.