Dailykaltim.co – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Temuan tersebut diperoleh dari hasil skrining terhadap sekitar 7 juta anak yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian anak mengalami gejala kecemasan dan depresi. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kesehatan mental pada anak.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak terdeteksi memiliki gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, sekitar 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berdampak pada berbagai masalah sosial hingga risiko bunuh diri. Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan jumlah anak yang pernah mencoba bunuh diri meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Ia menilai gangguan kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor pribadi, tetapi juga kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, serta situasi di sekolah yang membentuk keseharian anak.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan perluasan program skrining CKG hingga menjangkau sekitar 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan mental tersebut akan ditindaklanjuti melalui layanan kesehatan di Puskesmas agar anak yang terdeteksi memiliki gejala dapat segera mendapatkan pendampingan dan penanganan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menambah tenaga psikolog klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saat ini jumlah psikolog klinis yang bertugas di Puskesmas masih sekitar 203 orang.
Untuk memperkuat layanan, pemerintah juga menyiapkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id yang dapat diakses masyarakat guna memperoleh bantuan secara cepat.
Di sektor pendidikan, Kementerian Kesehatan mendorong keterlibatan guru bimbingan konseling (BK) serta guru kelas dalam mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan mental.
Upaya deteksi dini tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada 5 Maret 2026.
Kolaborasi lintas sektor tersebut melibatkan Kemenkes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kepolisian Republik Indonesia.
Melalui kerja sama lintas kementerian tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan dan rehabilitasi.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi anak menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan dukungan kesehatan mental yang memadai di lingkungan keluarga maupun sekolah.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.