Dailykaltim.co, Kukar – Dalam upaya menyusun Laporan Evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 27 Februari 2024, di Kantor KPU Kukar, Timbau Tenggarong. Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU, Sekretaris KPU, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Kodim 0906 KKR, Polres Kukar, Polres Bontang, Lapas Tenggarong, Kesbangpol, Disdukcapil, dan media.
FGD tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, yang didampingi para komisioner dan staf KPU. Dalam sambutannya, Rudi menyampaikan pentingnya masukan dari peserta terkait logistik, teknis penyelenggaraan, serta aspek hukum dan pilkada secara umum. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemungutan Suara Ulang, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari ke depan.
Komisioner KPU Kukar, Wiwin, menegaskan bahwa meskipun akan ada Pemungutan Suara Ulang, evaluasi tetap merupakan agenda penting bagi seluruh KPU di Indonesia.
“Kami berharap seluruh stakeholders yang hadir dapat menyampaikan evaluasi dan saran dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 silam. Semoga hasil evaluasi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dan pilkada-pilkada mendatang,” ujarnya.
Zainul Effendi Joesoef, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kukar, menyarankan agar KPU Kukar meningkatkan publikasi terkait kegiatan, jadwal, dan regulasi pilkada di media yang dikelola.
“Informasi dari media KPU menjadi rujukan utama dan memiliki legitimasi tinggi bagi publik,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar KPU mengadakan lebih banyak press release dan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan publik mengenai pilkada Kukar.
Perwakilan Kesbangpol Kukar, Yenli, mengapresiasi partisipasi publik yang tinggi dalam pilkada, meskipun belum mencapai target nasional sebesar 77%. Partisipasi di Kukar tercatat sebesar 71%, meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya.
Perwakilan dari Lapas Tenggarong menyampaikan keluhan mengenai kurangnya kartu pemilih bagi penghuni lapas. Ketua KPU menjelaskan bahwa masalah ini disebabkan fluktuasi data penghuni lapas dan akan ada koordinasi lebih lanjut untuk menentukan alokasi kartu suara.
Kabag Ops. Polres Kukar, Roganda, mengimbau semua pihak untuk mendukung legitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, agar partisipasi publik tetap tinggi. Ia berharap media dan warga dapat menyampaikan informasi yang obyektif untuk menjaga suasana pilkada yang kondusif.
Perwakilan Kodim 0906 KKR menegaskan komitmen mereka untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada Kukar.
“TNI selalu siap, kami berharap semua pihak dapat bekerjasama dalam menyukseskan pilkada Kukar,” tuturnya.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.