Dailykaltim.co, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyatakan kesiapannya mendukung Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa, 29 April 2025.
Rakor ini membahas kebijakan strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan menghadirkan jajaran menteri serta pejabat eselon I. Salah satu pokok pembahasan adalah percepatan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan sebagai bagian dari upaya menyejahterakan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Asisten I menjelaskan bahwa Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan target pembangunan rumah secara masif.
“Bapak Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahan secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Agustinus mengutip arahan Fahri.
Pemerintah daerah juga diminta agar segera memasukkan program perumahan ke dalam RPJMD dan mengalokasikan anggaran pembangunan atau renovasi rumah, terutama bagi warga terdampak bencana. Desa-desa pun diimbau mengintegrasikan program tersebut ke dalam APBDes.
Di sisi lain, peran swasta turut ditekankan melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah juga didorong menyederhanakan perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan BPHTB, PBG, dan pemberian subsidi.
Menanggapi arahan tersebut, drg. Agustinus menegaskan komitmen Pemkab Mahulu untuk mendukung program ini, dengan prioritas pada rumah tidak layak huni yang akan direhabilitasi melalui APBD.
“Pemda Mahulu akan mengidentifikasi jumlah rumah tidak layak huni, kemudian menganggarkan kegiatan renovasi atau pembangunan rumah layak huni melalui APBD, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kami juga membuka peluang kerja sama dengan investor, pengembang, maupun perusahaan sebagai mitra,” jelasnya.
Rakor ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada pemangku kepentingan yang aktif menyediakan hunian layak. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran eselon I dari Kementerian PUPR, Kemendagri, serta sejumlah gubernur, bupati, dan kepala dinas PUPR/Perkim dari berbagai daerah.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.