Dailykaltim.co, Penajam – Calon Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dari Koalisi Mudyat-WIN, Mudyat Noor, menyoroti pentingnya pelatihan bersertifikasi bagi masyarakat PPU sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor-sektor industri yang berkembang pesat di wilayah ini.Â
Salah satu contoh yang diangkat Mudyat adalah kasus kekurangan tenaga welder bersertifikat ketika Pertamina membuka lowongan pekerjaan dengan gaji minimal Rp8 juta. Ketidaksiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan tersebut, menurut Mudyat, adalah tanggung jawab pemerintah.
“Pasti kita juga akan melakukan pelatihan bersertifikasi. Contoh paling nyata saat kemarin Pertamina membutuhkan ribuan tenaga pekerja welder dengan minimal gaji dasar itu Rp8 juta, kita tidak siap karena sertifikasinya tidak ada,” ujar Mudyat dalam diskusinya dengan masyarakat.Â
Situasi ini, lanjutnya, memperlihatkan bagaimana kurangnya perhatian pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri.
Mudyat menekankan bahwa kekurangan tenaga kerja bersertifikasi ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya minat atau kemampuan masyarakat PPU, tetapi lebih pada kurangnya fasilitas dan program pelatihan yang disediakan pemerintah.Â
Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang memastikan masyarakat siap menghadapi kebutuhan pasar kerja yang ada.Â
“Kita enggak siap soalnya, seharusnya pemerintah yang menyiapkan itu semua sebagai fasilitator masyarakat, jangan dibiarkan masyarakatnya nganggur dan putus asa,” tegasnya.
Keterampilan dan sertifikasi kerja menjadi aspek penting dalam era pembangunan di PPU, terlebih dengan kehadiran industri besar seperti Pertamina dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan akan menyerap banyak tenaga kerja.Â
Mudyat menekankan bahwa pemerintah harus berperan lebih aktif dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja melalui program-program pelatihan bersertifikasi. Dengan demikian, masyarakat PPU tidak hanya bisa bersaing di pasar kerja lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional.
“Insyallah ke depan kita akan fasilitasi karena itu kan kewajiban pemerintah sebagai fasilitator yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi dia harus bisa mengayomi dan melindungi masyarakatnya,” lanjut Mudyat.Â
Menurutnya, hal ini bukan sekadar janji politik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus diemban pemerintah untuk memastikan warganya mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang memadai.
Mudyat juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat. Bagi Mudyat, pelatihan dan sertifikasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya yang lebih besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat PPU.Â
“Jadi ke depan dorongannya bukan hanya pengembangan SDM tetapi juga pemberdayaannya, yang paling utama itu pemberdayaan masyarakatnya kan untuk di PPU ini,” ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat, menurut Mudyat, adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang di PPU. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat diharapkan tidak hanya siap bekerja di sektor formal, tetapi juga mampu mandiri dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
[PRD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.