Dailykaltim.co – Pemerintah Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), BP Tapera, PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan pengembang perumahan, resmi merealisasikan program rumah subsidi untuk pekerja media. Program ini ditandai dengan serah terima kunci rumah di perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/25), sebagai komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja media yang belum memiliki rumah layak.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendukung pekerja media untuk memiliki rumah yang layak.
“Sebanyak 70 persen wartawan belum memiliki rumah yang layak. Program ini adalah langkah awal yang sangat baik dan akan terus berlanjut,” ujarnya saat serah terima kunci rumah.
Meutya menjelaskan bahwa pekerja media sering mengorbankan kepentingan pribadi demi tugas jurnalistik yang penting bagi demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah hadir sebagai mitra strategis melalui skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program ini juga menjadi bagian dari target pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan oleh Kementerian PKP.
Menariknya, Meutya juga mengungkapkan bahwa jumlah alokasi rumah subsidi untuk pekerja media yang sebelumnya 1.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 2.000 unit.
“Kami berharap jumlah ini dapat terus bertambah untuk mengakomodasi kebutuhan sekitar 100 ribu wartawan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah cepat Kemkomdigi dalam mewujudkan program ini. Ia juga menyatakan kesiapan untuk menambah kuota rumah subsidi jika ada pengembang perumahan berkualitas yang dapat diajak bekerja sama di berbagai daerah.
“Saya siap memberikan tambahan hingga 3.000 rumah subsidi untuk wartawan, asalkan pengembangnya berkualitas,” tegas Maruarar.
Maruarar juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas perumahan subsidi untuk menghindari masalah seperti banjir dan longsor yang pernah terjadi pada beberapa perumahan. Ia menegaskan bahwa pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah yang dibangun dan siap diaudit.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menambahkan bahwa kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini telah berhasil merealisasikan serah terima kunci rumah dalam waktu singkat. Hingga saat ini, sekitar 100 wartawan dari Jabodetabek, Medan, Palembang, dan Makassar telah mengikuti program ini. Lokasi perumahan yang dipilih mempertimbangkan kualitas bangunan, keamanan dari banjir, serta akses strategis ke fasilitas umum seperti pasar.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi kualitas rumah subsidi yang diterima pekerja media sebagai debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kami ingin memastikan tidak ada rumah yang rusak dalam waktu singkat, sehingga pekerja media benar-benar mendapatkan rumah layak yang menjadi hak mereka,” ujarnya.
Program perumahan untuk pekerja media ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mereka bisa lebih fokus menjalankan tugas jurnalistik demi kemajuan demokrasi dan informasi di Indonesia.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.