Dailykaltim.co, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa periode kepemimpinan saat ini merupakan momentum emas bagi pembangunan kota.
“Ini adalah periode keemasan. Gubernurnya (Kaltim, red) orang Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim orang Balikpapan, unsur pimpinan fraksi di DPRD (Kaltim, red) juga banyak dari Balikpapan. Bahkan, saya sendiri sebagai Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, meskipun berasal dari partai yang berbeda, namun komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan untuk membangun kota ini,” ujar Rahmad.
Ia mengungkapkan, kebutuhan pembangunan yang teridentifikasi dalam Musrenbang mencapai Rp10 triliun, sedangkan APBD Kota Balikpapan saat ini hanya sekitar Rp4 triliun lebih. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait untuk mengupayakan tambahan anggaran dari tingkat provinsi maupun pusat.
“Dengan posisi kita saat ini, sangat mungkin untuk memperjuangkan tambahan anggaran. Ketua DPRD dari Balikpapan, Ketua Komisi III yang menangani pembangunan juga dari Balikpapan, begitu pula Komisi IV yang fokus pada pendidikan dan kesehatan. Tidak ada yang tidak mungkin,” katanya.
Dalam agenda Musrenbang ini, Pemkot Balikpapan juga mengukuhkan Pengurus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan se-Kota Balikpapan periode 2025-2030. Rahmad menekankan pentingnya peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan kota. Ia berharap sinergi antara sektor bisnis dan pemerintah dapat lebih diperkuat demi kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan sekadar tantangan, tapi sebuah kewajiban. ASN yang bekerja di masa ini harus bisa berkontribusi lebih besar untuk pembangunan Balikpapan,”tegasnya.
DPRD Kota Balikpapan turut berperan dalam perencanaan pembangunan dengan mengusulkan 1.438 pokok pikiran untuk RKPD 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menekankan pentingnya proses penyusunan RKPD yang partisipatif agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pelaksanaan Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pokok pikiran yang diajukan DPRD mencakup berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. DPRD berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga agar pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdullah, memastikan pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur di Balikpapan, termasuk proyek Jembatan Kampung Baru-Kariangau yang membutuhkan anggaran Rp615 miliar. Ia menegaskan bahwa RPJMD Provinsi Kaltim akan menjadi acuan utama dalam mengarahkan pembangunan, termasuk di Balikpapan.
“RPJMD ini menjadi acuan utama dalam mengarahkan pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk di Balikpapan,” katanya.
Abdullah mendorong Pemkot Balikpapan untuk aktif berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi agar proyek-proyek infrastruktur mendapat dukungan maksimal.
“Pemerintah Kota Balikpapan, melalui dinas-dinas terkait, harus aktif menjalin komunikasi dengan OPD di tingkat provinsi agar semua rencana bisa berjalan sesuai target,” tambahnya.
Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan berfokus pada transformasi Balikpapan menjadi kota cerdas, inovatif, dan kolaboratif. Prioritas utamanya mencakup peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan ekosistem industri dan tata kelola pemerintahan.
RPJMD juga menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penguatan kerja sama dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan air minum, pengendalian banjir, serta pengembangan transportasi massal.
“Ini salah satu yang harus kita dorong dalam rangka penyediaan keberpihakan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan konektivitas berkelanjutan yang sangat berkaitan erat dengan transportasi massal,” ujar Murni.
Pemkot Balikpapan juga berencana menata jaringan kabel dengan konsep Balikpapan Bebas Kabel, di mana seluruh kabel listrik dan telekomunikasi akan ditanam di bawah tanah. Program ini diharapkan menciptakan kota yang lebih tertata dan aman bagi masyarakat, sekaligus mendukung program Balikpapan Terang guna meningkatkan kualitas penerangan jalan.
Musrenbang 2025 menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan di Balikpapan berjalan sesuai rencana, dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan sektor swasta demi kesejahteraan masyarakat.
[UHD]
*Dapatkan berita pilihan terbaru setiap hari dari Dailykaltim.co. Informasi terbaru juga dapat dilihat dan diikuti di seluruh media sosial Dailykaltim.co termasuk Instagram, Facebook, X (twitter), Tiktok dan Youtube.